APLN Tegaskan Central Park Bukan Tempat Fintech Ilegal

By 10 January 2020News

PROPERTY INSIDE – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau agar fintech peer-to-peer (P2P) lending terdaftar dan berizin tak berkantor di daerah Central Park, Jakarta Barat dan Pluit, Jakarta Utara. Alasannya untuk menjaga reputasi.

Hal ini tertuang dalam surat bernomor S-I/NB.213/2020, OJK menegaskan gedung perkantoran dan bisnis serta area tersebut terindikasi sebagai tempat beroperasi fintech yang tak terdaftar, sehingga untuk tidak berkantor di kedua lokasi tersebut.

Surat ini bertujuan untuk mempertegas langkah perlindungan konsumen secara menyeluruh dengan mengedepankan asas kepatutan dan asas kepantasan.

Baca juga: Oakwood Residence, Pionir Brand International Apartement Service Di Cikarang

Selain itu sekaligus dalam rangka menjaga reputasi dan nama baik industri fintech lending terdaftar dan atau berizin di OJK yang pada saat ini sedang bertumbuh dan telah banyak memberi manfaat positif bagi publik.

PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) selaku pemilik Mall dan Apartemen Central Park melalui Sekretaris Perusahaan APLN Justini menyatakan keberatannnya dengan surat himbauan tersebut.

Baca juga: Atasi Penipuan Berkedok Syariah, REI Akan Rangkul Dan Bina Pengembang Syariah

“Mall dan Apartemen Central Park bukan tempat kegiatan FP2PL illegal,” jelas Justini melalui keterangan pers yang juga menyatakan bahwa Central Park merupakan nama atau merek untuk mall dan apartemen yang yang dikembangkan oleh APLN, berlokasi di kawasan Podomoro City, Jl. S Parman, Jakarta Barat.

Justini menambahkan, prinsip kehatian-hatian senantiasa menjadi prioritas kami dalam menjalankan kegiatan usaha. Menurutnya pemilihan tenant di Mall Central Park melalui mekanisme yang ketat.

“Kami menyayangkan penyebutan nama “Central Park” dalam surat OJK tersebut, karena hal tersebut dapat berdampak sangat negatif pada reputasi APLN,” imbuhnya.

Share this news.

Leave a Reply