Tapera, “Pending Issues” Tanpa Suara Publik

Oleh: Muhammad Joni

#Praktisi Hukum properti, Sekum The Housing and Urban Development (HUD) Institute, Ketua Masyarakat Konstutusi Indonesia (MKI).

PROPERTY INSIDE – Walau berat, pembuat peraturan bekerja sungguh-sungguh. Buktinya, ditengah imbas pandemi yang belum reda, Peraturan Pemerintah (PP) yang mengesahkan  3% (tiga persen) Simpanan Tapera; tetap diundangkan.

Tapera adalah tabungan perumahan rakyat dan PP-nya terbit di era pengusaha dan pekerja terimbas tekanan pandemi Covid 19. PP No 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, sesuai hukum yang mengikat rakyat.

Selain itu PP Tapera memberi wewenang pengalihan  FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) ke dana Tapera yang 2021 nanti dikelola Badan Pengelola (BP) Tapera.

Baca juga: 6 JUTA PEKERJA KENA PHK DAN DEVELOPER MULAI ALIH PROFESI | #NGOPI

Sebelumnya, pos khusus dari  Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) berkonsep dana bergulir itu sudah bertahun-tahun membiayai pembiayaan rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Walau dari sumber APBN, sampai ke MBR,  bunga FLPP dipatok hanya 5%. Dulu, sempat lebih tinggi lagi. Konsep FLPP ini sebagai  subsidi pembiayaan kepada MBR.

Dasarnya dikaitkan dengan kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah versi Pasal 54 ayat (1), (2), (3) UU No.1 Tahun 2011. Norma Pasal 54 ayat (1) itu eksplisit menggunakan kata “wajib”.

Dan, kini dengan PP Tapera menitahkan kewajiban simpanan Tapera menjadi total 3%.  Rinciannya, beban pekerja sebesar 2,5% dan beban pemberi kerja atau perusahaan sebanyak 0,5%.

Baca juga: Kritisi Tapera, Rizal Ramli: Potong Gaji Cara Mudah Kumpulkan Dana

Menariknya, jangan lupa pembahasan soal berapa angka simpanan Tapera tersebut. Dulu, sempat menjadi perdebatan kencang di arena publik dan pembahasan di Senayan.

Pasal soal angka itu pun ditunda. Diminta tak masuk sebagai norma. Seakan hendak menunda persoalan,  yang bukan soal biasa dan mudah. Saat itu belum ada pandemi Covid-19. Situasi kini makin pelik bagi kantong rakyat.

Patut ditanya pada pembuat PP Tapera, apakah angka 3% sudah pernah mendengar masukan dan aspirasi publik, subsider pekerja dan pemberi kerja? Sudahkah ada pembahasan dan  mendapat persetujuan wakil rakyat seperti DPR RI dan demikian pula DPD RI?

Baca juga: Wakil Ketua MPR Pertanyakan Urgensi PP Tapera Di Tengah Pandemi

Bukankah soal 3% ini pernah menjadi “pending isues” dan  hasil kompromi politik mengesahkan undang undang Tapera? Kalau saat di DPR isu 3% dibahas ketat,  apakah saat membuat PP Tapera, suara publik sudah didengar?.

Seingat saya The HUD Institute tidak diajak berbicara, baik dari Pemerintah maupun BP Tapera. Wajar saja jika menjadi tanda tanya bagi publik, termasuk pekerja dan dunia usaha, juga asosiasi pelaku usaha properti.

Publik patut minta klarifikasi bahkan menguji perihal sahihnya angka 3% dalam PP Tapera.  Soal angka 3% itu pertanyaan ikhwal keadilan,  dan tingkat kesanggupan rakyat menjalankan Tapera yang justru berasaskan gotong royong. Asas yang diakui UU Tapera.

Baca juga: Ekonomi Lesu, REI: Pemerintah Harus Gerakan Industri Properti

Soal angka 3% itu, sebuah pertanyaan penting, mendasar dan berskala besar. Bukankah kondisi saat ini dengan imbas pandemi Covid-19, “mesin” ekonomi rakyat dalam tekanan? Idem ditto pelaku usaha swasta, BUMN, BUMD, pun demikian halnya pemerintah dan pemda?

Harusnya, logis serta adil. Jika angkanya ditimbang lagi bisa dibawah 3%. Ya…,  karena tekanan ekonomi saat ini, dan tundalah pelaksanaannya menanti new normal sukses terlaksana.

Share this news.

Leave a Reply