Pemerintah Kaji Dampak Pembangunan Perumahan

By 13 October 2020News

PROPERTY INSIDE – Pemerintah melakukan evaluasi terkait dampak program perumahan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui masukan dan saran serta monitoring apakah pemerintah daerah serta masyarakat terbantu dengan program perumahan atau tidak.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Dwityo Akoro Soeranto mengatakan, evaluasi terhadap hasil penyediaan perumahan terhadap masyarakat sangat penting.

Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Hasil Penyediaan Perumahan Terhadap Masyarakat di Bandung, Jawa Barat, Selasa (13/10) menegaskan, kegiatan ini dalam rangka mengetahui manfaat penyediaan perumahan secara langsung terhadap masyarakat serta dampak dari program tersebut terhadap kondisi sosial ekonomi daerah.

Baca juga: Pemerintah Terus Matangkan Konsep Hunian TOD

Melalui kegiatan ini pihaknya juga ingin mengetahui pandangan dan tanggapan dari dinas perumahan di kabupaten/kota maupun provinsi terhadap hasil pembangunan perumahan.

“Pemda dan masyarakat juga bisa memberikan masukan, saran terhadap program perumahan Kementerian PUPR. Kami juga akan melakukan monitoring langsung ke lapangan dan wawancara langsung kepada penerima bantuan,” tandasnya.

Dalam program perumahan, setidaknya ada beberapa program Ditjen Perumahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Program perumahan tersebut antara lain pembangunan rumah susun yang diperuntukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja, santri, dan mahasiswa.

Baca juga: UU Cipta Kerja, Komite Bank Tanah Dikelola Lintas Kementerian

Kemudian ada juga pembangunan rumah khusus yang diperuntukan bagi nelayan, masyarakat perbatasan, dan peruntukan khusus lainnya.

Program ketiga adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan istilah bedah rumah sebagai bentuk stimulan kepada masyarakat untuk menyediakan rumah layak huni. Dan yang ke empat adalah bantuan PSU rumah umum sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan hunian yang layak dan terjangkau.

“Kami berharap seluruh program penyediaan perumahan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan nantinya aset perumahan juga akan diserahterimakan ke Pemda. Pihak Pemda juga dapat mereplikasi program perumahan Kementerian PUPR sesuai dengan dana APBD yang ada,” harapnya.

Share this news.

Leave a Reply