Wapres: Backlog Tinggi, Percepat Pembangunan Perumahan

By 21 November 2020Property News

PROPERTY INSIDE – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut backlog atau kekurangan pasokan rumah saat ini masih cukup besar. Angkanya diperkirakan mencapai 11,04 juta unit.

“Dengan demikian, pembangunan perumahan menjadi semakin mendesak untuk dipercepat pelaksanaannya,” kata Ma’ruf dalam keterangan tertulis Sabtu (21/11) di Jakarta.

Wapres menjelaskan bahwa pemerintah telah mencanangkan Program Satu Juta Rumah pada 2015. Pada 2019, sudah terealisasi sekitar 4,8 juta unit rumah.

Jutaan rumah ini sudah dinikmati lebih dari 70 persen golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Namun demikian, jumlah tersebut belum mampu mengimbangi tingginya laju pertumbuhan penduduk,” kata Ma’ruf.

Baca juga: Rumah Subsidi, PPDPP: Lampaui Target 2020

Walaupun jumlah perumahan telah bertambah, tapi laju pertumbuhan keluarga cukup tinggi. Sehingga, Ia menyebut perlu dilakukan upaya percepatan untuk mengurangi selisih kekurangan pasokan rumah bagi masyarakat.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut pemerintah sedang mengkaji skema intervensi untuk mengatasi persoalan bakclog atau kekurangan pasokan rumah. Salah satunya, Ia berharap ada program padat karya untuk pembangunan rumah, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BPR) atau rumah murah.

Selain itu, Ia menyebut pemerintah juga sedang mengkaji skema subsidi yang lebih tepat. Tapi, Ma’ruf belum menjelaskan detail bentuk subsidi yang akan diberikan. “Pembangunan perumahan menjadi semakin mendesak untuk dipercepat pelaksanaannya,” kata dia.

Baca juga: BTN Siap Serap Tambahan Kuota FLPP

Sementara pada 28 September 2020, sebenarnya sudah berlaku Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.05/Tahun 2020. Lewat beleid ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperluas cakupan debitur penerima subsidi bunga debitur KPR sampai dengan tipe 70.

Sejauh ini pemerintah sudah menyediakan sejumlah skema bantuan untuk pembiayaan rumah murah bagi MBR. Bantuan tersebut seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Lalu ada juga Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), bantuan lewat alokasi belanja kementerian atau lembag, hingga skema yang terbaru yaitu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Share this news.

Leave a Reply