BP3, Kemana Air Hendak Cepat Mengalir? (II)

PROPERTY INSIDE – Dari bunyi norma ketentuan BP3 dalam UU CK  yang semula mucul  hanya untuk solusi hunian berimbang namun berkembang ke dalam tujuan, fungsi dan bahkan tugas yang melebar.

Adakah perulangan? Walau absah sebagai mandatory UU CK, ajaran efektivitas hukum mensyaratkan institusi baru tidak tumpang tindih dalam hal wewenang, misalnya dengan Perpres Nomor 27/2020 yang mengatur tupoksi Ditjen Perumahan.

BP3 jangan tumpang tindih dengan badan-badan lain, misalnya badan bank tanah –yang juga disahkan dalam UU CK, sebab ada satu tugas BP3 dalam hal penyediaan tanah. Juga cegah tertindihan dengan badan pengelola rusun (vide Pasal 56 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun).

Bahkan lembaga Perum Perumnas  dengan mandat berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2015, dan  badan/lembaga yang diatur dalam Pasal 40 UU PKP juncto UU CK.

Namun jika membandingkan dengan Perpres Nomor 27 Tahun 2020,  BP3 tidak mencakup tugas dalam hal kebijakan atau regulasi. Sehingga BP3 bukan regulator dan pembuat kebijakan.

Namun, apa yang dimaksud kebijakan? Bukankah setiap badan/lembaga publik tak terhindarkan mengeluarkan kebijakan? BP3 itu tidak pula menyusun norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK),  –yang eksplisit dalam Perpres Nomor 27 tahun 2020.

Sebab itu, BP3 tunduk pada kebijakan, regulasi dan NSPK Ditjen Perumahan –sebagai regulator, polcy maker dan pembuat NSPK. Walaupun soal ini juga musti diseesuaikan dengan UU CK, karena NSPK dirumuskan pemerintah pusat, bentuknya hanya dua,   bisa dengan PP atau Perpres. Bukan Permen (Peraturan Menteri).

Isu Krusial

Majelis Pembaca.  Adanya badan baru pada Pemerintah pusat  yang berbentuk BP3 –yang paralel dengan Ditjen Perumahan dalam penyelenggaraan perumahan MBR, perlu dikritisi agar tidak mengalami masalah efektifitas.

Karena soal legal structure, menurut postulat saya, bukan hanya harmonisasi normatif namun harmonisasi efektif. Sekali lagi, defenisi kelembagaan adalah harmonisasi efektif!  Dalam arti pasti, jelas, tidak ada kekosongan dan tidak tumpang tindih!.

Walau  mungkin saja tupoksi kelembagaan akan saling berarisiran antara BP3  dengan badan bank tanah, dengan  Ditjen Perumahan (Perpres Nomor 27/2020). Juga, Perum Perumnas (Perpres Nomor 83/2015), badan pengelola rusun (Pasal 56 UU Rusun). Harus segera melakukan  harmonisasi efektif.

Soal lain, dalam pengaturan BP3   adanya pertukaran istilah antara  perumahan sederhana dengan rumah umum. BP3 –yang semula menjawab tidak efektifnya pembangunan perumahan dengan hunian berimbang dalam UU PKP  – berkembang dan memasuki pengaturan rusun pada UU Rusun.

Yang paling krusial adalah konsep konvesi “tanggungjawab” hunian berimbang ke bentuk dana, yang perlu cermat dan berkeadilan.  Soal kelembagaan ini harus dirapihkan dan pastikan dengan PP dan Perpres, dengan menyandingkan tupoksi kelembagaan BP3, badan bank tanah, Ditjen Perumahan, Perum Perumnas, bahkan balai-balai perumahan yang ditugaskan pusat ke daerah.   

UU CK musti mampu menjadi “omnibus” legal structure, jangan malah kelebihan kelembagaan.  Selain itu, dengan UU CK dan badan-badan  baru, segenap regulasi musti turut  direview, diubah dan disesuaikan. Termasuk RPP Rusun, PP 64/2016, Perpres No. 27/2020, Perpres No.83/2015, Permen PUPR tentang PPPSRS, dan Permen PUPR lainnya.

Mari membangun haluan baru pembangunan perumahan rakyat-cum-MBR. Pekerjaan belum selesai denan hanya membuat UU, katena UU harus dilaksanakan dalam ruang sosial, menjadi Law in Action.  BP3, kemana air hendak cepat mengalir?

Share this news.

Leave a Reply