Resolusi Properti 2021: Kepercayaan Konsumen, Itu Harta Karun Sesungguhnya

By 11 January 2021Property News

Muhammad Joni,  Sekretaris Umum Housing and Urban Development (HUD) Institute

PROPERTY INSIDE – Siapa berani melawan raja? Kepercayaannya wajib dijaga.  Dari  diskusi yang  dihelat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta  pelaku pembangunan realestat   agar: “Jaga Kepercayaan Masyarakat”, begitu  titel   Kompas (29/12/2020).

Permintaan Wapres  mengajak kebaikan (ma’ruf) itu  berdimensi publik, karena diucapkan pejabat eksekutif  paling tinggi kedua. Arti kata مَعْرُوف adalah berbuat kebaikan. Ajakan kebaikan musti terus dan berkali alias wanti-wanti.

Tersebab itu, jajaran kabinet dan produsen properti patut memaknai sebagai “disposisi”, yang disegerakan  semenjak hari pertama publik  membaca. Urusan konsumen berdimensi publik. Tidak hanya urusan hukum perdata.

Baca juga: BP3, Kemana Air Hendak Cepat Mengalir? (I)

Melampaui doktrin privity of contract vide Pasal 1315 KUHPerdata. Kalaupun ada khilaf (dwaling), paksa (dwang), tipu (bedrog; fraud),  Pasal 1321 KUHPerdata sudah mengaturnya. Asas janji musti sepenuh percaya.

Sebab itu konsumen adalah raja. Begitu kiasan yang masih menggema. Selain meminta menjaga sang “raja”, juga  mengingatkan bahwa kepercayaan soal rentan. Rentan dari dwaling, dwang, bedrog/fraud.   Rentan yang sangat dominan  bukan tanpa alasan, fakta dan data.

Faktu itu bersifat jujur dan tulus. Jika mengacu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN),  pengaduan konsumen perumahan dan properti  terus mendominasi.  Cermatilah   rilis badan publik BPKN (25/6/2020), tercatat  2.260 pengaduan dari total 2.695 pengaduan.

Baca juga: Legok Kian Seksi, Wida Agung Kembangkan Widari Village

Pun demikian, BPKN jangan pula mencatatkan dan mengungkapkan saja. Amar ma’ruf ikhwal perlindungan konsumen properti jangan berhenti sebagai  unjuk statistik belaka.

Kepercayaan masyarakat konsumen  yang sahih perlu edukasi. Pencerahan  yang diikhtiarkan jangan berhenti. Kepercayaan bukan datang  tetiba begitu saja, seperti awan comulonimus pada cuaca sampai turun hujan.

Namun direncanakan, diupayakan, dicirikan dan dibuktikan sebagai “hujan” menyegarkan.  Ikhtiar mencipta kepercayaan  konsumen properti berciri ganda: perlindungan konsumen dan literasi properti.

Baca juga: Wika Realty Jadi Induk Holding Hotel BUMN

Kapten pilot in command pesawat penerbangan sipil memutuskan pergi terbang atau tunda bahkan tidak,  setelah membaca  prakira cuaca. Maskapai dan  otoritas bandara fasih pada  literasi cuaca. Analog seperti uji pasar, tes ombak. Siapa berani melawan raja, eh maaf: tenaga cuaca.

Pidato Wapres itu jangan  melulu dibaca normatif.  Juga bukan  kuliah filsafat hukum.  Tetapi hal ikhwal yang aktual dan workable. Rujukan pengambil keputusan. Sebab itu berdimensi kebijakan publik dari pernyataan pejabat publik.  Juga, orientasi dalam inovasi industri properti yang bergelut dalam pusaran pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Patut jika jajaran kabinet musti menyikapi sebagai tindakan pemerintahan (bestuur handelingen).  Dengan menelurkan noma, membuat skema operasional dan aksi nyata menjaga kepercayaan konsumen.

Baca juga: GREGORIUS GUNHO MEMBANGUN GNA GROUP DENGAN HATI

Begitulah Pemerintah yang hadir dan efektif.  Dengan “gercep” (gerak cepat)  dan “geber” (gerak bersama), termasuk BPKN, satuan tugas program sejuta rumah –tak cukup  hanya unjuk data. Kita tunggu geber 2021.

Literasi properti kepada pembeli akhir (end user) maupun investor menjadi bagian yang  tidak boleh disepelekan. Saya membacanya sebagai perintah: melindungi harta kekayaan dibawah kekuasaan setiap orang. Yang  memiliki sumber legitimasi konstitusi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Membacanya sebagai konstitusionalis dengan bola mata yang tembus kitab, beyond content, melampaui teks namun konteks.

Tentu  jajaran senator dari DPD RI mengamini itu. Tepat juga jika gercep  meminta rapat dengar pendapat dengan  menteri-menteri mitra kerja,  pakar, NGO perumahan-properti, dan pegiat perlindungan konsumen,  segera!.

Baca juga: BELI RUMAH LANGSUNG GRATIS KAVLING

Sebagai nutrisi, vaksin dan vitamin  menjaga  derjat kesehatan  sektor  perumahan-properti.  Demi kepercayaan-cum-perlindungan konsumen.

Interupsi sebentar. Ajakan kebaikan  Wapres itu sekaligus semacam  resep kepada produsen/developer dan pelaku pemasaran. Agar bersiap dengan keterbukaan informasi produk properti.  Konsekwensinya,  produsen menyediakan informasi simetris ikhwal inci demi inci data  produk kepada konsumen/pasar.

Menyajikan data produk bukan resiko, malah peluang memenangkan hati konsumen.  Tentu bukan hanya membajiri informasi, namun melakukan literasi properti. Edukasi yang mencerahkan. Perlu diwaspadai, konten iklan mengikat sebagai janji.

Baca juga: PROYEKSI BISNIS PROPERTI 2021 | BANGKIT ATAU SEMAKIN TERPURUK?

Perlindungan  konsumen  sejajar dengan  mencerdaskan dan mendewasakan konsumen.  Jasa baik dan tulus developer yang berdedikasi,  berbuah loyalitas konsumen properti, pasti.  Bahkan mereka tulus dan bangga  menjadi penganjur juncto pengiklan produk realestat-properti anda dalam  arus besar kompetisi sengit pasar properti. Iklan bertenaga kuat adalah bisik dan rekomendasi pembeli yang puas dan tumbuh percaya, bahkan loyal.

Tunggu sebentar. Itu masih kue perumahan/properti formal. Belum masuk perumahan swakarsa/swadaya –yang lebih jumbo lagi: sekitar 70% postur perumahan Indonesia.

Baca juga: Pasar Properti 2021: Apartemen Harga 300 Jutaan Jadi Primadona

Belum lagi yang tersembunyi, yang disebut Hernando de Soto menyimpan misteri kapital –yang belum dikapitalisasi dan disistemkan, misalkan saja,  ke dalam model bisnis perumahan berbasis komunitas berskala besar  yang diintegrasikan PEN Berkeadilan Sosial.

Zulfi Syarif Koto, Ketua Umum HUD Institute menyebutnya “raksasa tidur”. Bersiaplah menjadi pewaris idaman harta karun sang “raja”. Kepercayaan konsumen adalah harta karun sesungguhnya!   Lagi pula, porsi sektor perumahan-cum-properti kepada produk domestik bruto (PDB) masih bisa bangkit lagi dari 3%. Meraksasa ke  dobel digit menyusul  negara tetangga: Filipina (3,8%),  Thailand (22,3%), Malaysia (38,4%),   Singapura (44,8%).

Share this news.

Leave a Reply