APERSI: PP 64 Harus Direvisi

PROPERTY INSIDE – Program pengadaan rumah rakyat yang dicanangkan Presiden Joko Widodo membawa harapan baru untuk mengejar ketertinggalan penyediaan rumah (backlog) di Indonesia. Bahkan pemerintah telah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII yang mengatur tentang percepatan proses perijinan untk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk memberi kepastian hukum bagi para pengembang rumah MBR, pemerintah juga telah menerbitkan PP No.64 Tahun 2016 dan Permendagri Tahun 2017. Namun dalam peraturan pemerintah yang termaktub di PP No.64 Tahun 2016 tersebut disebutkan pemerintah berencana melakukan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk rumah MBR pada awal 2018 mendatang.

“APERSI termasuk garda paling depan untuk penyediaan rumah rakyat ini, maka kami berharap agar regulasi yang menyulitkan pengembang dipertimbangkan kembali. Kami ingin pemerintah mengkaji ulang PP No.64 Tahun 2016 mengenai Sertifikat Laik Fungsi tersebut,” ujar Ketua DPP APERSI Junaidi Abdillah, Kamis (9/11) di Tangerang.

Apalagi, lanjut Junaidi, dalam pembahasan awal mengenai aturan pemerintah itu, Sertifikat Laik Fungsi tidak termasuk yang dibahas. Menurut dia, seharusnya untuk memangkas birokrasi yang rumit, pemerintah konsisten memotong regulasi agar program penyediaan rumah rakyat ini tidak terganggu.

Ketua DPD APERSI Banten, Safran Edi Harianto Siregar mengaku siap melakukan class action dengan menggugat poin yang ada dalam PP No.64 Tahun 2016. Menurut PP ini, pembangunan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) daerah.

“Tentu ini memperpanjang birokrasi perijinan untuk membangun rumah rakyat. Melihat pengalaman gugatan APERSI soal penghapusan pasal 22 ayat 3 UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi pada 2012 lalu, tidak tertutup kemungkinan kami kembali melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jika pemerintah tidak merevisi PP ini,” ujar Safran.