TUJUH PILAR

Jurus
Sang Ketua

“Tujuh Pilar tersebut adalah bidang pendidikan dan pelatihan (diklat), pembiayaan dan perbankan, pertanahan, perizinan, perpajakan, infrastruktur dan tata ruang serta hukum dan regulasi.

Di lantai 5 kantor pusat DPP Realestat Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinta berkisah kepada PropertyInside.id tentang pekerjaan yang sudah dilakoninya sebagai Ketua Umum organisasi developer terbesar di Tanah Air.

Bersama Sekretaris Jenderal Paulus Totok Lusida, Soelaeman Soemawinata Ketua Umum DPP REI yang biasa dipanggil Eman mengakui fokus kerja yang dilakoninya dinamakan “Tujuh Pilar”.

Konsep Tujuh Pilar ini lahir saat dirinya berkeliling ke berbagai daerah di Tanah Air. Menariknya, ini dilakukan sebelum dirinya terpilih menjadi Ketum REI.

Tujuh Pilar tersebut adalah bidang pendidikan dan pelatihan (diklat), pembiayaan dan perbankan, pertanahan, perizinan, perpajakan, infrastruktur dan tata ruang serta hukum dan regulasi.

Jalan panjangnya sebagai developer yang merintis karir dari bawah sebagai profesional dan saat ini memiliki beberapa perusahaan properti membuat dirinya kian peka dengan permasalahn industri properti.

Eman menjelaskan, Tujuh Pilar yang menjadi prioritas kerja kepengurusannya merupakan kegiatan yang terhubung langsung dengan sektor properti.

“Disusun dan disarikan dari hasil berkunjung ke daerah-daerah dan melihat langsung persoalan yang dihadapi anggota di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, ketujuh pilar itu menjadi acuan penting yang terus dipantau, dilaksanakan dan diukur.” imbuhnya.

Pertama, terkait penyelenggaraan diklat. Ini menjadi basis internal yang dilakukan secara terorganisir di hampir semua daerah oleh Badan Diklat DPP REI yang dibentuk dengan tugas pokok menyusun materi diklat, menyiapkan tim pengajar dan mengkoordinasikan penyelenggaraan diklat di daerah.

Selain itu menurutnya, permintaan dari daerah untuk melaksanaan diklat cukup luar biasa yang menunjukkan bahwa anggota REI di daerah memang membutuhkan program tersebut.

Sebelumnya diklat ini dibiayai sendiri oleh daerah namun sekarang dibantu oleh DPP REI dan juga Bank BTN. Ini sangat membantu daerah.

Bersama Menteri BUMN, Rini Soewandi
“REI juga sudah mengusulkan supaya dilakukan relaksasi
perpajakan untuk membangkitkan sektor properti.”

Menurut Eman, Badan Diklat seperti Departemen HRD di sebuah perusahaan, yang menjadi nyawa perusahaan karena disitulah pendidikan ditempa untuk sumber daya manusia yang menggerakkan organisasi perusahaan. Oleh karena itu, REI memberikan perhatian besar terhadap sumber daya manusia yang menjalankan bisnis properti.

Dan modul pelajaran diklat ini disesuaikan dengan daerah masing-masing, sesuai kebutuhan daerah. Ini sudah bermanfaat bagi internal organisasi karena anggota semakin paham tentang bisnisnya namun juga bagi eksternal.

Kedua mengenai pembiayaan dan perbankan. REI saat ini sedang memperjuangkan perubahan harga rumah subsidi  dan usulan sudah diserahkan kepada Kementerian PUPR untuk dibahas.

Menurut Eman, besaran kenaikan harga ditetapkan berdasarkan analisa harga yang diperoleh dari semua daerah, dirangkum dan dibandingkan menjadi satu harga yang paling ideal.

Dimana rata-rata seharusnya setiap daerah kenaikannya sekitar 10%. Namun REI mengusulkan kenaikan setiap tahun sekitar 7,5% dari sebelumnya 5% per tahun guna menjaga keterjangkauan masyarakat.

Kenaikan harga rumah subsidi diusulkan karena kendala dan situasi di daerah berbeda-beda, ada yang tanah keras, tanah sawah, tanah rawa dan lain-lain, sehingga biaya untuk pematangan lahannya juga berbeda-beda.

Demikian pula ketersediaan material, setiap daerah berbeda-beda, dimana ada yang mudah dan sulit seperti daerah-daerah di ujung timur Indonesia, atau di daerah kepulauan.

Semua faktor itu perlu dipertimbangkan, dan tidak bisa disamaratakan. Dalam mengusulkan kenaikan harga rumah subsidi ini REI menggandeng instansi, organisasi terkait seperti dunia pendidikan, ahli kontruksi dan juga lainnya.

Kemudian di bidang perbankan, relaksasi atau pelonggaran aturan Loan to Value (LTV) menjadi salah satu kebijakan yang diperjuangkan REI. Menurut Eman, REI menjadi satu-satunya asosiasi perusahaan properti yang menjalin kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) dalam melakukan riset dan memformulasi ketentuan yang berkaitan dengan bisnis properti.

Ketiga di bidang pertanahan. Saat ini, ungkap Eman, REI sangat intens bertemu dan berkomunikasi dengan Kementerian Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan dan tata ruang di seluruh Indonesia.

“REI telah mengusulkan dan memperjuangkan supaya untuk
peningkatan mutu rumah MBR dalam skala 20% di atas harga yang ditentukan PMK.”

Hasilnya, banyak perubahan yang sudah dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk mempermudah proses sertifikasi tanah pengembang dan masyarakat. “Kalau ada masalah, sekarang kita bisa selesaikan dengan cepat,” kata Eman.

Keempat, di bidang perizinan. REI, kata Eman, menjadi salah satu instansi atau asosiasi yang ikut terlibat menggodok sistem perizinan terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS), dimana Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Perizinan, M. Turino Junaedi masuk menjadi salah satu tim penggodok OSS.

Itu semua, menunjukkan REI sudah bekerja dan berkontribusi dalam menyiapkan kemudahan perizinan berusaha, sekaligus bukti keberadaan REI diakui pemerintah. Walau diakui oleh Eman, masalah perizinan saat ini belum maksimal.

Ada beberapa daerah yang belum maksimal dalam urusan perizinannya. Setiap daerah memiliki kendala berbeda-beda, ini memang masalah klasik yang harus diselesaikan.

Kelima, di bidang perpajakan. REI secara intens terus berkomunikasi dengan Ditjen Pajak. Terakhir, tim REI dipimpin Sekjen DPP REI Totok Lusida sudah bertemu langsung dengan Dirjen Pajak Robert Pakpahan.

Untuk menyampaikan aspirasi yang juga sudah disampaikan REI ketika bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Beberapa poin yang diusulkan REI kepada Dirjen Pajak antara lain mengenai penghapusan PPnBM untuk rumah mewah, penghapusan PPh Pasal 22 terkait penjualan barang yang tergolong sangat mewah, serta PPN masukan untuk rumah MBR diterima untuk kemudian direstitusi.

REI pun telah mengusulkan dan memperjuangkan supaya untuk peningkatan mutu rumah MBR dalam skala 20% di atas harga yang ditentukan PMK (Peraturan Menteri Keuangan), yang dikenakan PPh 2,5 persen hanya yang 20%-nya saja.

Kenapa? Karena ungkap Eman, seperti yang sudah disampaikan REI kepada Presiden Jokowi, kendala di setiap daerah berbeda-beda.

Di Balikpapan misalnya, rumah MBR dibangun di areal yang kondisi tanahnya terjal, sehingga biaya cut and fill struktur dan grading-nya menjadi lebih mahal, sementara harga jual dibatasi dengan ketentuan PMK.

“REI juga sudah mengusulkan supaya dilakukan relaksasi perpajakan untuk membangkitkan sektor properti yakni terkait pajak final supaya tetap diberlakukan karena ada isu pajak nonfinal, kemudian pajak tanah terlantar juga sudah tidak diperlukan lagi diwacanakan, dan pajak-pajak lain terkait properti. Kita pantau dan urusin terus soal pajak-pajak properti ini,” tegas Eman.

Keenam, di bidang infrastruktur dan tata ruang. REI sudah memperjuangkan supaya pemerintah membuat aturan zonasi khusus bagi rumah murah yang diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Selama ini kendala utama pengembangan rumah murah, selain persoalan izin, juga soal rendahnya infrastruktur serta akses ke transportasi publik.

“REI juga sudah mengusulkan supaya dilakukan relaksasi perpajakan untuk membangkitkan sektor properti yakni terkait pajak final supaya tetap diberlakukan karena ada isu pajak nonfinal, kemudian pajak tanah terlantar juga sudah tidak diperlukan lagi diwacanakan, dan pajak-pajak lain terkait properti. Kita pantau dan urusin terus soal pajak-pajak properti ini,” tegas Eman.

Keenam, di bidang infrastruktur dan tata ruang. REI sudah memperjuangkan supaya pemerintah membuat aturan zonasi khusus bagi rumah murah yang diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Selama ini kendala utama pengembangan rumah murah, selain persoalan izin, juga soal rendahnya infrastruktur serta akses ke transportasi publik.