PROPERTY INSIDE – Kementerian PUPR menyatakan akan berkoordinasi dengan asosiasi-asosiasi pengembang untuk membicarakan usulan penyesuaian harga rumah guna mendorong mendorong semangat para pengembang untuk membangun rumah untuk masyarakat, baik MBR maupun Non MBR.
Pemerintah terus berupaya agar Program Satu Juta Rumah bisa terelarisasi sesuai target. Karena itu, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR akan melakukan evaluasi dan penghitungan terhadap usulan kenaikan harga rumah dari asosiasi pengembang.
Baca juga: Pemerintah Mendorong Kontraktor Lokal untuk Berperan dalam PSR
Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyatakan pihaknya berupaya agar usulan kenaikan harga dari pengembang tetap membuat pembangunan perumahan stabil dan tidak membebani masyarakat yang ingin memiliki rumah.
“Pemerintah tentunya sudah memiliki formula penghitungan yang tepat jika memang penyesuaian harga rumah diperlukan. Salah satu hal penting yang harus dijaga adalah bagaimana kualitas rumah untuk MBR terjaga dengan baik karena mereka benar-benar butuh rumah yang layak,” kata Khalawi dalam keterangan tertulisnya.
Baca juga: Konflik Agraria Didominasi Sektor Perkebunan & Properti
Kementerian PUPR pun menyadari kesulitan para pengembang yang ingin membangun rumah di lokasi-lokasi yang strategis karena minimnya lahan perumahan. Hal ini juga akan berdampak pada kenaikan harga tanah.
Selain itu, adanya perubahan harga material dan upah pekerja secara tidak langsung juga berpengaruh pada proyek-proyek pembangunan perumahan.
Khalawi menjelaskan evaluasi dan penghitungan dari berbagai sisi diperlukan jika harga rumah ke depan naik. Pemerintah menegaskan akan berhati-hati dalam menetapkan harga rumah dan jangan sampai kenaikan hal itu membebani Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Baca juga: Antara Peluang & Risiko Kebijakan Relaksasi LTV Bank Indonesia
“Kenaikan harga rumah tentu jangan sampai membebani MBR yang ingin membeli rumah. Sebab, jika harga rumah naik tentunya subsidi dari pemerintah juga meningkat.”
“Intinya adalah kita harus tetap jaga kestabilan di sektor properti karena pembangunan rumah merupakan salah satu indikator pembangunan sebuah bangsa,” ungkapnya.
