Tol Berbayar atau Gratis? Sejak Orde Lama Telah Jadi Polemik

PROPERTY INSIDE – Presiden Jokowi membebaskan tarif tol untuk Jembatan Surabaya – Madura (Suramadu) pada Sabtu, (26/10) akhir pekan lalu dan resmi menjadi jalan non tol. Presiden menyebut, meski menjadi pemasukan bagi negara, namun tarif tol tersebut tidak selaras dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi Pulau Madura.

Dikutip dari laman Setkab, Presiden mengatakan bahwa terjadi ketimpangan kemiskinan di Madura, jika dibandingkan dengan daerah Jawa Timur yang lainnya. “Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo angka kemiskinan 4 sampai 6,7 persen. Sementara di Madura angka kemiskinan masih berada pada angka 16 sampai 23 persen,” ungkap Presiden.

Namun kebijakan Presiden ini mendapat kritikan dari pihak oposisi. Tak kurang Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritisi kebijakan yang dianggapnya sebagai pencitraan tersebut. “Saya usul Pak Jokowi segera gratiskan Tol Jagorawi yang sudah 40 tahun beroperasi. Sudah balik modal dan sudah banyak untungkan negara dan pengelola,” kata Fadli lewat akun Twitternya.

Baca juga: Amien Rais & Sertifikat Tanah Jokowi

Senada dengan Fadli, Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno pun berkomentar bahwa sebaiknya jalan tol yang sudah berusia di atas 30 tahun bisa digratiskan juga. “Untuk tol-tol yang baru memang harus dikenakan tarif. Tapi untuk yang sudah balik modal 30 tahun, sesuai dengan bisnis return-nya atau keuntungannya sudah didapat mungkin layak digratiskan,” kata Sandiaga.

Debatable dan polemik tentang jalan tol berbayar atau tidak ini sebenarnya sudah sejak lama menjadi perdebatan nasional. Meski pembangunan tol pertama dilakukan pada tahun 1973, namun sebenarnya usulan pembangunan tol sudah bergaung sejak era Walikota Jakarta, Sudiro (menjabat tahun 1953-1960).

Dialah orang pertama yang mengusulkan pembangunan jalan berbayar itu sebagai cara pemerintah daerah Kotapraja Jakarta mendapatkan dana tambahan untuk pembangunan. “Pemerintah Daerah Kota Praja Jakarta Raya berusaha keras, karena pengeluarannya terus meningkat, padahal subsidi dari pemerintah pusat tetap terbatas,” tulis Subagijo IN dalam Sudiro Pejuang Tanpa Henti seperti dilansir dari historia.id.

Baca juga: Tak Ada Pribumi di Jakarta

Sudiro bersama Badan Pemerintah Harian Kotapraja Jakarta menyampaikan usul jalan tol kepada DPRDS pada 1955. Usul itu muncul karena sedang pembangunan jalan raya, yang sekarang disebut Jalan Sudirman-MH Thamrin, dengan anggaran yang sangat besar.

“Di jembatan panjang, pada ujung jalan MH Thamrin itulah, diusulkan untuk didirikan tempat guna pemungutan toll bagi tiap kendaraan bermotor yang lewat di situ,” tulis Soebagijo. “Usul ini ditentang keras oleh DPRDS.”

Alasannya, ada anggota DPRDS menganggap tol akan menghambat laju lalu lintas. Anggota lain menyebut tol sebagai pajak kuno. Alasan terakhir ada benarnya. Penerapan pungutan uang untuk jalan sudah dilakukan pada zaman kolonial. Pemerintah kolonial menyewakan gerbang pemungutan tol kepada kalangan Tionghoa. Bahkan, tarif pajak didasarkan kepada kedudukan gerbang tol, selain tingkat kemakmuran rata-rata di suatu distrik.

Baca juga: Strategi & Peluang Pasar Real Estate Segmen Gen-Y di 2018

“Jadi sepikul (61,175 kg) beras harus membayar pajak sebesar 44 sen di Ampel. Sebuah gerbang tol di Surakarta yang telah lama didirikan pada jurusan Sala-Salatiga, hanya akan terkena pajak 15 sen pada gerbang tol utama Panaraga di Jawa Timur, 8 sen di bandar Pacitan di pantai selatan dan hanya ditarik 2 sen saja di rangkah pager Waru di Pacitan,” tulis Peter Carey dalam Orang Cina, Bandar Tol, Candu, dan Perang Jawa.

Ketika tol dianggap ketinggalan zaman, beberapa negara menggunakan sistem tol tersebut. Hal itu berdasarkan pengalaman Sudiro sendiri ketika mengunjungi Amerika Serikat. “Tatkala Sudiro sendiri pada tahun 1961 naik mobil dari New York ke Washington, di tempat tertentu diharuskan membayar toll. Apakah dengan demikian di USA hingga saat ini toll itu juga dianggap sebagai pajak kuno,” tulis Subagijo.

Jalan tol yang dianggap kuno akhirnya dibangun juga 18 tahun kemudian, ketika pembangunan jalan tol pertama di Indonesia dimulai pada 1973. Jalan tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) sepanjang 46 km itu dioperasikan pada 9 Maret 1978.

Pembangunan jalan tol telah dimulai sejak era Presiden Soeharto. Jalan tol pertama yang dibangun pada 1973 adalah jalan tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) sepanjang 46 km, dan akhirnya dioperasikan pada 9 Maret 1978.

Baca juga: Bisa Selenggarakan Asian Games, Harus Bisa juga Sediakan Rumah Rakyat

Di era Presiden Soeharto, pada rentang jabatan tahun 1968 hingga Mei 1998, total jalan tol yang beroperasi mencapai 490 km. Kemudian pada era Presiden Habibie selama Mei 1998 hingga Oktober 1999 ada 7,2 km jalan tol yang beroperasi.

Di era Presiden Abdurrahman Wahid, ada 5,5 km jalan tol yang beroperasi, dan 34 km tambahan tol di zaman Megawati Soekarno Putri. Pembangunan jalan tol kembali meningkat signifikan pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jalan tol yang benar-benar terealisasi selama dua periode jabatan Presiden SBY, adalah sepanjang 212 km.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengungkapkan, target pembangunan jalan tol berdasarkan RPJMN periode 2015-2019 mencapai 1.060 km. Adapun target total jalan tol operasi hingga 2019 mencapai 1.852 km.

Share this news.

Leave a Reply