PROPERTY INSIDE – Program cetak sawah baru menjadi jawaban pemerintah untuk mengatasi defisit pangan dinilai tidak tepat karena program ini memakan waktu, sementara kebutuhan menutup defisit pangan sangat urgent.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam siaran pers yang diterima www.PropertyInside.id menyatakan cetak sawah baru tak bisa menjawab defisit secara cepat. Program ini adalah solusi jangka menengah, sementara yang dibutuhkan saat ini adalah solusi jangka pendek.
“Seharusnya untuk kebutuhan jangka pendek, pemerintah menyediakan tanah-tanah negara (PTPN, PERHUTANI), HTI, termasuk tanah terlantar, lahan kosong di desa dan kota bagi rakyat untuk mengembangkan sentra-sentra pertanian, peternakan dan kebun pangan,” ungkap KPA dalam siarannya, Selasa (05/05) di Jakarta.
Baca juga: RUU CILAKA Berpotensi Tingkatkan Kesenjangan & Konflik Agraria
Sementara, untuk kawasan perkotaan, pemerintah harus mendorong gerakan pertanian perkotaan (urban farming) secara luas bagi masyarakat miskin kota agar mengoptimalkan lahan kosong, tanah cadangan atau tanah penguasaan luas milik konglomerat dan perusahaan di kota.
Kemudian pemerintah mendukung penuh benih lokal, pupuk, teknologi pertanian, asistensi para ahli dan lulusan fakultas pertanian bagi petani, peladang, peternak, buruh tani, buruh kebun, buruh korban PHK massal pabrik-pabrik, dan masyarakat miskin kota. Selanjutnya pemerintah membeli dengan harga yang menguntungkan ketika panen.
Skema pemerintah membeli dengan harga yang baik ini tentu tidak boleh menjadikan harga pangan ini di pasaran menjadi mahal. Artinya, insentif pemerintah harus bekerja di masa pandemik agar harga pangan pokok hasil gerakan nasional ini bersifat ekonomis menjawab krisis yang sedang berlangsung.
Baca juga: KPA: 33% Konflik Agraria Disumbang Sektor Properti
KPA juga menekankan agar pemerintah merepakan program cetak sawah dengan prinsip-prinsip pokok agraria agar jawaban atas defisit pangan ini tidak memanen problem baru, seperti konflik agraria dan perampasan tanah petani dan masyarakat adat.
“Syarat lainnya pembangunan cetak sawah bukan untuk motif-motif tersembunyi menyelamatkan perusahaan kontraktor yang sedang lesu, maupun dikerjakan oleh (institusi) tentara untuk memperoleh kontrak pembuatan cetak sawah,” jelas KPA.
Pencetakan sawah baru sebaiknya libatkan penuh rakyat, petani, buruh tani dalam pencetakan sawah tersebut sehingga menciptakan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas dan berkeadilan.
Baca juga: Agar Tak Tertipu Pengembang Nakal, Pahami Aturan ini Sebelum Membeli Rumah
“Kami juga mengkritisi soal lokasi atau obyek tanah untuk program cetak sawah ini. Dikabarkan obyek tanah yang akan digunakan adalah lahan gambut. Ini akan mengulang kerusakan ekosistem gambut dan mengulang kegagalan Orde Baru mencetak 1 juta lahan gambut di tahun 1995-an di Kalimantan Selatan via program transmigrasi.”
Jika program cetak sawah baru dijalankan secara tepat sasaran, maka tidak saja dapat mengatasi defisit pangan, tetapi juga akan mendorong perubahan landscape yang lebih ramah lingkungan, dari non-pangan monokultur menjadi pertanian pangan campur, berkeadilan dan mampu mensejahterakan keluarga-keluarga petani serta buruh kebun yang telah lama mengalami rawan pangan dan situasi miskin.
Baca juga: KNPA: Pemerintah & DPR Harus Stop Pembahasan Omnibus Law, Fokus Tangani Wabah Corona!!
Sebelumnya, Presiden Jokowi Melalui rapat terbatas terkait stok kebutuhan pangan pokok (28/04), Presiden Jokowi menyatakan bahwa stok sejumlah komoditas pangan domestik ternyata mengalami defisit di puluhan provinsi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Untuk itu Presiden memerintahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membuka lahan persawahan baru demi mencegah ancaman krisis pangan yang terjadi akibat COVID-19 atau pandemi virus corona.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto pun menerangkan saat ini lahan basah dan gambut di Kalimantan Tengah lebih dari 900 ribu hektare (ha). Pihaknya sudah menyiapkan 300 ribu hektare, yang dikuasai BUMN sekitar 200 ribu hektare.
