PROPERTY INSIDE – Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur tentang percepatan proses perijinan untuk pembangunan rumah MBR, ternyata belum mampu mengenjot target pembangunan “Sejuta Rumah”.
Pada akhir November 2017, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyebut pencapaian yang terealisasi baru 663.314 unit rumah. Sebanyak 544.870 unit diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sisanya sebanyak 118.444 unit diperuntukkan bagi non-MBR.
Kementerian PUPR memperkirakan, realisasi Program Sejuta Rumah hingga akhir tahun 2017 hanya akan berkisar 900 ribu unit. Meski tak mencapai target namun menurut Basuki proyeksi itu masih melampaui realisasi tahun lalu yang hanya berkisar 860 ribu.
Namun demikian, Direktur Eksekutif The Housing and Urban Development (HUD) Institute Zulfi Syarif Koto kepada Property Inside, Kamis (14/12), mengatakan jumlah angka-angka tersebut tidak bisa menjadi acuan pencapaian pemerintah karena banyak faktor terjadi di lapangan yang membuat program ini terkendala.
“Saya tida tertarik berbicara angka-angka, karena belum tentu itu benar-benar terealisasi di lapangan. Pertanyaannya, apakah jumlah tersebut benar-benar dilihat langsung dan dikontrol di lapangan, atau hanya merupakan laporan belaka?” tanya Zulfi.
Alih-alih berbicara soal angka, Mantan Deputi Kementerian Perumahan Rakyat Bidang Perumahan Formal ini menyarankan agar pemerintah lebih menyoroti berbagai pemasalahan mendasar yang menghambat pembangunan rumah rakyat tersebut.
“Pemerintah punya good will, namun apakah setiap kebijakan dikontrol sampai ke bawah? Sampai saat ini masih sering terjadi miss antara konsumen, developer, pemerintah daerah sampai ke pemerintah pusat.”
Menurut Zulfi, hal ini terjadi karena pemerintah belum bisa menyatukan persepsi semua kepentingan, baik konsumen, developer maupun pemerintah daerah. Selain itu, faktor-faktor lain seperti ketersedian lahan, tidak sinkronnya antara Perda dan aturan pemerintah pusat juga menjadi kendala.
Memang banyak praktisi pembangunan rumah MBR menilai kebijakan banyak yang tidak sinkron. Misalnya, Presiden mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII untuk mendorong percepatan pembanguan rumah, namun di sisi lain pemerintah mengeluarkan PP No.64 Tahun 2016 yang didalamnya diharuskan adanya Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk rumah MBR, yang dirasa memberatkan pengembang rumah subsidi.
“Itu salah satu contoh aturan yang dibuat pemerintah yang malah membuka peluang baru bagi aparatur di bawah untuk cawe-cawe. Tentu ini memberatkan pengembang. Cost produksi menjadi tinggi.”
Zulfi melanjutkan, daripada pemerintah berkutat soal pencapaian angka, lebih baik pemerintah membenahi hal-hal pokok terlebih dahulu. Jika tidak dibenahi, Zulfi khawatir, tahun 2018 program “Sejuta Rumah” tidak akan berjalan maksimal, bahkan mungkin pencapaiannya turun dibanding 3 tahun sejak program ini berjalan.
Zulfi menyarankan agar pemerintah melakukan langkah-langkah strategis dari semua sisi yang berdampak langsung untuk pengadaan rumah ini. Dari sisi konsumen, pemerintah harus bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah juga harus bisa membuat regulasi yang memudahkan.
“Dari sisi developer, pemerintah harus bisa mengontrol kenaikan harga lahan, jika harga terus melambung developer tidak akan sanggup membangun rumah murah. Selain itu pemerintah harus mencarikan alternatif pembiayaan, tidak hanya mengandalkan perbankan, baik untuk kredit KPR-nya, kredit konstruksi, maupun kredit kepemilikan lahan.”
Tak hanya itu, pemerintah sebaiknya juga mewajibkan holding-holding BUMN properti untuk membangun rumah murah. Untuk bahan baku, perintahkan holding BUMN yang bergerak di industri semen, baja, beton menyiapkan harga khusus untuk program “Sejuta Rumah”.
“Presiden bisa membuat harga semen di Papua sama dengan di Indonesia bagian Barat, harusnya ini juga bisa. Kalau ini dilakukan, paling tidak lebih dari 1 juta rumah bisa dibangun dalam setahun, maksimal 5 juta rumah,” tegas Zulfi.
