PROPERTY INSIDE – Menipisnya sisa kuota rumah subsidi yang terjadi sejak tengah tahun 2019 ini sedikit banyak memberikan riak tak nyaman bagi developer yang fokus membangun rumah subsidi.
Safran Edi Harianto, Ketua Apersi (Asosiasi Pengembang dan Permukiman Seluruh Indonesia) Banten mengaku target pembangunan rumah subsidi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang di produksi oleh anggotanya akan terkoreksi.
Baca juga: Pak Jokowi, Kuota Rumah Subsidi Habis MBR Menangis
Biasanya, setiap tahun anggota Apersi Banten membangun hampir 50 ribu unit rumah subsidi. “Tentunya dengan adanya kendala kuota subsidi pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), saya tak yakin target akan tercapai,” tegasnya saat dihubungi propertyinside.
Safran mencontohkan, saat ini untuk proses akad kredit yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara Tbk. atau BTN tak bisa secara kolektif dalam jumlah banyak.
Baca juga: Royal Sentul Park, Tower Pertamanya Topping Off
“Sebelumnya kita bisa akad kredit sampai ratusan unit dalam satu waktu dan dengan cara dikumpulkan secara bersamaan. Sekarang satu persatu saja proses akad kreditnya tidak bisa dalam jumlah besar,” jelasnya.
Saat ini developer yang tergabung dalam Apersi Banten menunggu, apakah ada langkah lain agar bisnis yang dilakoninya tetap berjalan. “Selain itu konsumen juga banyak bertanya ke kita deveveloper,” jelasnya.
Baca juga: Permen Baru PPJB Menuai Respon
“Kita terus kordinasi dengan pimpinan Apersi pusat dan juga BTN selaku penyalur FLPP. Nah, rencananya pada Kamis (22/8) mendatang kita di undang ke kantor BTN pusat di di Jakarta,” urainya.
Safran mengaku belum tahu persis apa isi kegiatan ini. “Harapannya, ya ada kejelasan soal kuota rumah subsidi karena ini program pemerintah, program sejuta rumah (PSR). Harus ada jalan keluar karena ini untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Diundangnya pengurus dan anggota Apersi Banten ke BTN pusat tak lain karena kontribusi anggota Apersi di Banten dalam membangun rumah subsidi cukup signifikan.
