Permen Baru PPJB Menuai Respon

By 16 August 2019News, Property News

PROPERTY INSIDE – Tengah Juli lalu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengeluarkan Peraturan Menteri terkait dengan perjanjian jual beli Nomor 11/PRT/M/2019.

Terbitnya Permen ini mencabut dua peraturan sebelumnya yakni Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun.

Dan juga Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah. Permen yang genap sebulan diterbitkan menuai koreski.

Baca juga: Stasiun Metland Telaga Murni, Menhub Berharap Jadi Role Model Daerah Lain

Eddy Leks yang merupakan pakar hukum pertanahan dan properti menegaskan bahwa dalam Permen ini muncul aturan bidang pemasaran. “Aturan ini muncul tiba-tiba dan sebelumnyatidak diatur dalam UU Perumahan 2011 dan PP Perumahan 2011,” imbuhnya.

Menurutnya lagi, Permen ini banyak mengatur norma baru yang dimunculkan dan dianggap merugikan pihak pengembang.

Seperti adanya aturan BAB Pemasaran yang menurut Eddy tidak sejalan dengan amanat UU yang hanya mengamanatkan pengaturan peraturan menteri mengenai syarat kepastian untuk PPJB, bukan pemasaran.

Baca juga: Apartemen Royal Height Mulai Dibangun, September Harga Naik

Ditanya apa yag memberatkan pengembanng, Permen ini menurut Eddy terdapat pengaturan mengenai keterlambatan pengembalian pembayaran oleh pengembang kepada pembeli.

“Namun tidak ada aturan atau ketentuan denda  jika pembeli atau konsumen terlambat membayar. Ini terlihat tidak adil untuk para pengembang,” tegas Eddy.

Sementara Soelaeman Soemawinata Ketua Umum Realestate Indonesia (REI) mengaku ingin minta penjelasan kepada Kementerian PUPR.

Baca juga: Program Sejuta Rumah, Hingga Agustus Capaiannya 735.547 Unit

“Yang jadi ramai dibicarakan dan kita sebagai developer butuh penjelasan adalah masalah pengembalian 10 %. Ini hitungannya sulit. Kemudian masalah izin mendirikan bangunan (IMB) dan ini konteksnya apa, karena seperti di Jakarta IMB dulu baru jualan,” tegas Eman nama panggilan Soelaeman Soemawinata.

Eman menambahkan, sebenarnya ini tak masalah namun di Jakarta itu untuk rumah susun ada noemenklatur, IMB itu justru setelah pembangunan selesai. “Semoga dalam waktu dekat kita bias mendapatkan kejelasan soal Permen ini agar tak membingungkan,” tegas Eman.

Share this article:

Leave a Reply