Sibuk Polemik KPK, Tapi Lupa Negeri ini Butuh “KPR”

By 17 September 2019Featured, In Depth

PROPERTY INSIDE – Hari-hari belakangan ini, negeri ini sedang sibuk berpolemik dengan lembaga-lembaga non struktural yang luar biasa menyedot perhatian publik, sampai-sampai problematika mendasar yang seharusnya dipolemikkan tak pernah menjadi perhatian publik.

Kita sibuk dengan polemik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan audisi bulutangkis Djarum, kita sibuk berpolemik dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang melarang 14 tayangan publik, termasuk trailer film Gundala dan film kartun SpongeBob SquarePants.

Kita juga sedang “disibukkan” dengan polemik revisi UU KPK dan pemilihan komisioner komisi anti rasuah. Bagi yang kontra, bergemalah tagar #SaveKPK, negeri sedang genting, koruptor merajalela, dan lain-lain. Bagi yang pro, sibuk berpolemik bahwa KPK bukan Dewa, KPK bukan Lembaga SuperBody.

Begitulah kita, mempolemikkan ketakutan-ketakutan yang belum terjadi. Dengan audisi bertulisan Djarum apakah otomatis anak-anak jadi perokok? Dengan kartun SpongeBob lalu anak-anak jadi suka kekerasan? Atau dengan adanya pengesahan UU KPK, Koruptor langsung merajalela? Belum tentu.

Sementara, kebutuhan paling dasar kita, rumah,- tempat bernaung, berlindung, dan mendidik anak-anak akan moral yang baik, akan hidup yang sehat, tidak korupsi, dan anti kekerasan saja, – kita tidak punya. Padahal dari rumahlah semua peradaban dan moralitas itu bermula.

Kita sibuk berpolemik, kita sibuk demo #BubarkanKPAI #BubarkanKPI #SaveKPK dan berpuluh-puluh tagar yang diusung di linimasa dunia maya atau poster-poster demonstrasi. Tapi ketika kita pulang ke rumah, istri mengeluh, “Mas sewa kontrakan bulan depan habis,” atau “Mas, bunga KPR bulan depan naik.” Miris.

Di dunia, 1,6 miliar orang tinggal di perumahan yang tidak memadai, satu miliar di antaranya tinggal di permukiman kumuh dan informal. Berapa di Indonesia? Catatan debatable, backlog kita 11 juta unit rumah, meski kita tidak tahu pasti angka kekurangan rumah itu. Yang kita tahu pasti adalah angka itu terus naik tiap tahunnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation) mencatat angka 1,6 miliar itu tahun 2017 lalu, entah bagaimana hari ini. Dr. Joan Clos, Direktur Eksekutif Program Pemukiman Manusia di PBB mencatat, keterjangkauan perumahan adalah kunci dari semua masalah sosial, kesetaraan dan pembangunan negara. Lalu apakah kita abai akan kebutuhan paling hakiki ini?

Memang ini adalah masalah kompleks yang penting dan sangat strategis. Karena itu sektor perumahan juga sangat butuh sebuah lembaga non struktural yang berperan mengelola permasalahan perumahan, kalau sektor perfilman saja punya lembaga non struktural seperti LSF, kenapa sektor perumahan tidak?

Kita butuh “KPR” (Komisi Perumahan Rakyat) selayaknya KPI, KPAI, KPK, KPPU, Komnas HAM dan komisi-komisi lain. Kita punya 97 lembaga non struktural tapi kita tidak punya komisi yang benar-benar menangani kebutuhan papan secara independen.

Paling tidak kita harus punya lembaga Ad-Hoc, yang jika backlog selesai, maka selesai jua lembaga ini. Komisi ini bertugas memastikan rakyat Indonesia memiliki tempat tinggal layak, memastikan kebutuhan paling dasar ini benar-benar diperhatikan oleh penyelenggara negara. Kita bukan mengecilkan polemik KPK, KPI, atau KPAI, tapi kita juga sedang menghadapi darurat perumahan yang terus menggelembung, jika tidak ditangani serius akan menjadi bom waktu.

Komisi Perumahan Rakyat (KPR) ini bertugas mengawasi program PSR (Program Sejuta Rumah) pemerintah agar benar-benar terlaksana, benar-benar mencapai target, memastikan bahwa angka-angka capaian PSR adalah real, nyata. KPR juga harus memastikan bahwa sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah benar-benar sinergi agar tidak ada perijinan yang tumpang tindih.

KPR ini juga harus difungsikan untuk mengelola bank tanah milik pemerintah yang diperuntukkan bagi perumahan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Memastikan tiap BUMN menyisihkan lahan atau labanya untuk membangun rumah rakyat. Mengontrol spekulan properti dan spekulan tanah agar harga lebih terjangkau. Serta berbagai otoritas lain yang berhubungan dengan kepentingan perumahan.

Apa kita perlu menunggu terus sampai backlog perumahan mustahil untuk dikejar lagi? Apa mau menunggu seperti Hong Kong yang kesenjangan sosial sangat tinggi, si kaya tinggal di penthouse jutaan dollar, si miskin tidur di apartemen peti mati (coffin house), tidur di emperan restoran cepat saji atau bahkan tinggal di jembatan penyeberangan? Yang menjadi bom waktu gejolak sosial.

Amerika yang “hanya” 3 juta warganya tunawisma, sudah bergerak dengan gerakan “People Action” menuntut pemerintah mereka untuk menyediakan rumah. Pada 5 September lalu, mereka mengajukan tuntutan  “A National Homes Guarantee”, salah satu tuntutan paling ambisius dan radikal adalah meminta pemerintah membangun 12 juta unit perumahan sosial baru di Amerika.

Tara Raghuveer, Housing Campaign Director dari People’s Action itu mengakui bahwa tuntutan 12 juta unit adalah radikal, namun menurut dia radikal diperlukan di saat-saat ini. Dan sejauh ini tuntutan mereka didukung dan mendapat sambutahn positif dari anggota parlemen.

Sudah perlukah kita menuntut secara radikal untuk masalah perumahan seperti yang dilakukan Tara Raghuveer dan kawan-kawannya?

Share this news.

Leave a Reply