PROPERTY INSIDE – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menyiapkan sejumlah rencanan aksi korporasi untuk menjaga permodalan perseroan. Adapun aksi korporasi tersebut antara lain penerbitan surat utang berupa subdebt pada akhir tahun 2019, sekuritisasi aset, pendirian anak usaha dan rights issue tahun 2020.
“Selain sejumlah aksi korporasi tersebut, kami juga akan melakukan spin off unit usaha syariah (UUS) yang akan kami sampaikan rencananya tahun 2020 kepada OJK,” ujar Direktur Keuangan & Treasury BTN Nixon LP Napitupulu melalui keterangan pers.
Nixon mengatakan, Untuk memenuhi retrospektif modal di awal 2020 direncanakan aksi permodalan melalui subdebt di 2019 sebesar Rp3 triliun hingga Rp5 triliun yang dilakukan melalui junior Global Bond dan pinjaman subordinasi.
Baca juga: Sayembara Desain IKN, Total Hadiah Hingga 5 Miliar
Untuk pinjaman subordinasi direncanakan dilakukan bersama dengan PT Sarana Multigriya Finance (SMF) sebesar Rp3 triliun dengan jangka waktu 5 hingga 7 tahun.
“Action permodalan melalui subdebt diperlukan untuk melanjutkan kontribusi BTN pada Program Sejuta Rumah dan tambahan likuiditas di saat kondisi likuditas ketat perbankan masih berlanjut,” jelasnya.
Sedangkan untuk rencana sekuritisasi aset Bank BTN, Nixon mengaku hal tersebut merupakan alternatif sumber pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas Bank BTN dalam pemberian kredit baru.
Baca juga: Rumah Subsidi, BTN Dapat Tambahan Kuota 2.467 Unit
Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan isu pembiayaan saat ini yaitu jangka waktu pembiayaan yang pendek, suku bunga yang fluktuatif dan jumlah pembiayaan yang terbatas, maka memitigasi hal tersebut di 2019 direncanakan Sekuritisasi Aset yang bersumber dari penjualan aset BTN dengan suku bunga tetap.
“Action permodalan melalui sekuritisasi aset diperlukan untuk meningkatkan kapasitas Bank BTN dalam pemberian kredit baru dan mengurangi risiko kredit, risiko likuiditas & risiko suku bunga,” katanya.
Baca juga: HUT TNI Ke 74, Presiden Upayakan KPR Untuk Prajurit Hingga 30 Tahun
Lebih lanjut, Nixon mengungkapkan, untuk rencana penyertaan modal masih mengalami kendala. Seperti akuisisi PNM Investment Management yang masih menunggu izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengambilalihan PT Sarana Papua Ventura (SPV) masih terkendala kurang kondusifnya situasi di Papua.
Sedangkan untuk penyertaan modal di bidang usaha asuransi yakni di Jiwasraya Putra masih menunggu adanya investor strategis yang akan menguasi 65% saham. Adapun BTN akan diberi porsi saham sekitar 20%, Telkomsel 13% dan sisanya untuk PT KAI serta Pegadaian.
Baca juga: Hotel Terbesar Beroperasi, Palangkaraya Bersiap Menjadi MICE
“Untuk porsi BUMN kami tidak mengeluarkan modal dalam bentuk dana. Ini pun baru bisa diimplementasikan jika sudah ada kesepakatan dengan investor strategis,” paparnya.
Lebih jauh Nixon mengaku, tahun depan rencana spin off UUS akan disampaikan ke OJK, setelah itu perseroan memiliki waktu hingga 2023 untuk segera merealisasikan aksi korporasi tersebut.
Adapun untuk memuluskan spin off menurut Nixon dibutuhkan dana sekitar Rp4,5 triliun sampai Rp5 triliun untuk modal BTN Syariah.
