PROPERTY INSIDE – Kredit properti sektor komersial/non residensial pada tahun 2018 diprediksi berkontribusi tinggi untuk rasio kredit bermasalah (Non Performing Loans). Dari data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK, hingga September 2017, NPL untuk produk ruko dan rukan berada di posisi 4,75% dengan pertumbuhan kredit hanya 0,09% atau Rp 27,17 triliun.
Sementara rasio NPL kredit rumah tinggal tercatat 2,81%, sedangkan NPL kredit apartemen sebesar 2,48%. Rasio NPL ini diperoleh dari total NPL dibagi dengan total kredit. Jika total kredit mengalami pertumbuhan yang tidak terlampau tinggi, maka NPL akan mengalami sedikit peningkatan.
Perbankan juga mulai mewaspadai kenaikan rasio kredit bermasalah pada kredit properti, perbankan cendrung wait & see di sektor ini. Data Bank Indonesia (BI) menyebutkan, kredit real estate hanya tumbuh 8,7% atau menjadi Rp 135,7 triliun per November 2017. Sedangkan, kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA) tumbuh 11%, dan kredit konstruksi tumbuh 20,9%.
Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk Parwati Surjaudaja seperti dilansir Kontan, mengatakan bahwa sektor properti seperti real estate menjadi salah satu sektor kredit yang harus dicermati. Pasalnya, kredit ini memiliki rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) tinggi.
Karena itu, emiten berkode NISP ini lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke segmen ini. Alhasil, rasio NPL masih di bawah 2%. “Akhir tahun, permintaan kredit sektor ini sedang turun ditambah lagi kondisi NPL agak tinggi,” jelas Parwati.
Menanggapi fenomena tersebut, praktisi properti senior Tanto Kurniawan, menyebut kondisi ini membuat perbankan berada pada posisi dilematis. Pada satu sisi perbankan harus meningkatkan pertumbuhan kredit, di sisi lain risiko NPL membesar.
“Yang akan dilakukan perbankan adalah mereka akan sangat selektif dalam mengucurkan kredit di sektor properti. Hanya pengembang yang mempunyai track record yang baik dan jam terbang tinggi yang akan dibiayai,” jelas penulis buku “Cash Flow is King” tersebut.
Meski NPL sektor properti tercatat meningkat, Tanto tidak melihat kondisi ini akan menyebabkan bubble, dirinya hanya khawatir terjadi efek domino perlambatan di beberapa subsektor properti seperti subsektor non-residensial.
“Ancaman meningkatnya NPL ini jelas berdampak pada bisnis properti, suatu keadaan yang anomali di tahun 2018. Maka harus ada riset mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan konsumen gagal bayar.”
“Saya berpendapat NPL kredit properti yang potensial NPL itu produk investasi, dimana pembelinya mengharapkan ada penghasilan sewa, seperti apartemen, ruko dan office space. Yang beresiko itu, biasanya mereka berpikir DP-nya kecil dan mereka lihat bahwa investasinya memberikan yield yang kecil atau bahkan negatif,” ungkap Tanto.
Sedangkan segmen properti residensial untuk end user, Tanto tidak mengkhawatirkan NPL KPR-nya. Karena segmen properti tersebut adalah pasar yang riil. Tanto berharap pengembang jeli melihat peluang pasar, karena produk properti yang akan terus membuka peluang adalah market yang membeli properti untuk kebutuhan (end user).
Senada dengan Tanto, Direktur Bank Mandiri, Tardi mengatakan, risiko kredit properti non residensial masih akan tinggi di tahun depan. Karena itu, perseroan akan lebih memilih untuk masuk ke properti residensial. PT Bank Mandiri Tbk mengakui ada risiko tinggi pada sektor kredit properti seperti ruko, hotel dan mal
Meski masih dalam posisi rendah, pertumbuhan harga dan penjualan properti residensial tahun 2018 diharapkan akan bertumbuh. Berbagai kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan bisnis properti diharapkan bisa menjadi stimulasi.
Kebijakan pelonggaran aturan loan to value (LTV) pada Agustus 2016 lalu yang diturunkan dari 20% menjadi 15%, memudahkan konsumen menyediakan uang muka. Atau keputusan Bank Indonesia (BI) untuk kembali menahan suku bunga acuan (BI 7-day Reverse Repo Rate) pada posisi 4,25% pada Desember 2017 lalu, diharapkan berdampak pada industri properti di tahun 2018.
