Asmat Amin: Sektor Perumahan Harus Punya Kementerian Sendiri

PROPERTY INSIDE – Kementerian PUPR saat ini sedang fokus membangun banyak infrastruktur nasional yang selama ini harus diakui tertinggal. Di saat bersamaan, kementerian ini juga harus bertanggung jawab untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat untuk mengurangi backlog (kekurangan pasokan rumah) nasional yang angkanya terus bertambah tiap tahun.

Chairman SPS Group, Asmat Amin mengatakan, pemerintah tidak akan mungkin mampu bergerak sendiri menyediakan infrastruktur sekaligus hunian dalam waktu bersamaan. Harus ada peran swasta dalam penyediaan hunian terjangkau (affodable housing), jika tidak backlog hunian akan semakin tinggi dan sulit untuk dientaskan.

Baca juga: Infrastruktur Timur Jakarta Masif, SPS Group Kembangkan 4 Proyek Baru

“Sebenarnya affordable housing ini adalah tugas pemerintah, karena kebutuhan papan ini adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Tetapi negara pun tidak akan mampu bergerak sendiri tanpa adanya dukungan swasta, maka kami meminta pemerintah untuk lebih memberi perhatian pada sektor ini jika ingin Program Sejuta Rumah yang dicanangkan dapat sukses,” ujar Asmat, Jumat (1/6) di Jakarta.

Asmat berharap agar pemerintah dapat lebih serius menangani sektor perumahan rakyat ini dengan memberi stimulus dan aturan yang tidak menyulitkan pengembang. Menurut Asmat, kebijakan-kebijakan yang merepotkan pengembang sebaiknya dipertimbangkan lebih seksama agar target pencapaian Program Sejuta Rumah tercapai.

“Misalnya seperti kebijakan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), itu cukup menyulitkan bagi pengembang rumah bersubsidi. Maka kami meyarankan kepada pemerintah agar ke depan untuk permasalahan perumahan ini sebaiknya ditangani oleh kementerian tersendiri, agar lebih fokus. Harus dipisahkan dari Kementerian PUPR, biarkan kementerian ini fokus membangun infrastruktur.”

Lebih lanjut Asmat menyatakan bahwa kesenjangan kepemilikan rumah (backlog) yang mencapai angka 11 juta unit ini hampir seluruhnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Ini dapat dilihat dari rata-rata pendapatan perkapita masyarakat Indonesia yang masih di bawah Rp 4 juta per-bulan.

Baca juga: Ciputra: Pemindahan Ibukota Tidak akan Mengurangi Harkat dan Martabat Jakarta

Menurut Asmat, angka itu diakumulasi secara keseluruhan dari masyarakat Indonesia, termasuk konglomerat. Kalau pendapatan para konglomerat itu tidak dimasukkan, pendapatan rata-rata masyarakat hanya sekitar Rp 3 juta/bulan. Artinya dari angka itu, kemampuan masyarakat mencicil rumah hanya sepertiganya, atau sekitar Rp 1 juta.

“Jadi kami berharap pemerintah dapat memberi solusi yang lebih real, banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah agar backlog ini dapat dientaskan. Masukkan kami, sebaiknya pemerintah melakukan perubahan, mungkin bisa dengan skema KPR indent berdasarkan progress, memberi zona per-lokasi, mematok harga jual bukan harga per-meter persegi, dan beberapa hal lainnya,” kata Asmat.

Share this news.

Leave a Reply