PROPERTY INSIDE – Tahun 2019 mendatang pemerintah menargetkan backlog kepemilikan rumah bisa ditekan hingga 6,8 juta unit, berdasarkan konsep kepemilikan rumah, backlog tercatat sebanyak 11,4 juta unit tahun 2015.
Sementara backlog perumahan berdasarkan konsep penghunian sebanyak 7,6 juta unit pada tahun 2015 yang ditargetkan turun menjadi 5,4 juta unit pada tahun 2019.
Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti mengatakan untuk meningkatkan jumlah pasokan rumah layak huni terutama yang terjangkau MBR, ada empat tantangan yang harus dihadapi.
Baca juga: Hapernas 2018, Ziarah Ke Makam Bung Hatta Hingga Sayembara
Yang pertama adalah tingkat keterjangkauan (affordability) MBR masih rendah, baik membeli rumah dari pengembang, membangun secara swadaya maupun meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni.
Kedua, ketersediaan dana (availability) dimana pola/skema pembiayaan perumahan bagi MBR terbatas, ketiga akses MBR (accessibility) ke sumber pembiayaan perumahan (lembaga keuangan) untuk mendapat kredit pemilikan rumah (KPR) masih terbatas.
Kendala terakhir adalah sumber dana (sustainability) pembiayaan perumahan masih bersifat jangka pendek sehingga tidak dapat berkelanjutan untuk KPR yang bersifat jangka panjang (maturity mismatch).
Baca juga: Tantangan Terkini Developer di Amerika: Perang Dagang, Suku Bunga & Bahan Bangunan
“MBR sebenarnya memiliki daya beli, namun mengalami kesulitan akses, oleh karena itu Pemerintah menggulirkan sejumlah program untuk memfasilitasi pembiayaan rumah bersubsidi,” kata Lana, seperti dilansir dari keterangan resminya, Sabtu (25/08).
Beberapa program pembiayaan perumahan sudah berjalan, seperti KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH menambahkan, tantangan pembangunan rumah MBR yakni terbatasnya lahan murah khususnya di kota metropolitan. Kementerian PUPR tengah mendorong terbentuknya Land Banking System dan konsepnya yang sedang dikaji oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
Baca juga: Pemerintah Coret 29 Proyek dari Daftar PSN
Khalawi juga mengatakan Pemerintah tengah membahas perubahan regulasi mengenai hunian berimbang antara rumah menengah atas dan MBR yang harus dibangun pengembang untuk dapat mempercepat program satu juta rumah.
Kementerian PUPR juga membangun rumah MBR di seluruh Indonesia seperti Rumah Susun (Rusun), Rumah Khusus (Rusus), Bantuan Stimulan Rumah Swadaya dan bantuan prasarana sarana dan utilitas (PSU) kepada pengembang yang membangun perumahan bersubsidi.
“Untuk program Rusus pada tahun 2018, lebih banyak dibangun di Indonesia wilayah timur yakni 60 persen dan 40 persen di wilayah barat. Beberapa lokasi Rusus yang saya kunjungi, penerima manfaat mengutarakan bahwa adanya program Rusus, rumah yang mereka tempati menjadi lebih sehat, anak-anak bermain jadi enak. Program ini sangat diharapkan oleh masyarakat kita yang jauh di kampung-kampung,” jelas Khalawi.
