Pak Jokowi, Ini Bahaya Efek Domino Anjloknya Industri Properti

PROPERTY INSIDE – Tiga bulan pertama tahun 2020, penjualan properti residensial menurun drastis hingga 43,19% dibanding tahun 2019, demikian hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia.

Angka ini baru menggambarkan awal pandemi covid-19 yang terhitung baru di bulan Maret. Jika nantinya survei 3 bulan berikutnya dirilis, mungkin saja angka penjualan itu akan terpuruk lebih dalam lagi melihat kondisi bisnis properti saat ini.

Pemerintah meminta sektor properti tidak melakukan PHK, namun di sisi lain perusahaan harus menjaga cash flow dan masih memiliki tanggung jawab pembayaran kredit perbankan. Bagi pengembang kredit modal kerja dan konstruksi amat penting pengembang untuk melakukan pendanaan awal.

Baca juga: Akibat Covid-19, 30 Juta Pekerja Properti Terancam PHK

Pengamat properti Tanto Kurniawan menyoroti hal itu. Menurut dia, arus kas yang tidak seimbang ini akan berujung pada non performance loan (NPL) kredit pengembang ke perbankan. Yang selanjutnya akan menimbulkan efek domino.

“Pasti [NPL bakal tinggi], meski beberapa bank sudah menjauhi bisnis konstruksi dan properti sebelum Covid 19. Sekarang sudah terjadi karena biasanya kontraktor dapat pembayaran dari perusahaan properti yang akan digunakan bayar bunga dan cicilan. Pada saat perusahaan properti tidak bayar maka terjadi efek domino,” jelas Tanto saat dihubungi PropertyInside.id, Senin (18/05).

Tak hanya itu, Tanto juga meminta semua pihak mewaspadai NPL dari jutaan kredit KPR di Republik ini. Menurutnya, lesunya perekonomian secara langsung menurunkan permintaan sekaligus produksi, sehingga sulit menghindar dari PHK massal.

Tanto menjelaskan, bahwa PHK atau pemotongan gaji akan merusak kemampuan pembayaran cicilan KPR. Sementara cicilan KPR adalah 1/3 gaji, jika karyawan di PHK atau dikurangi gajinya, tentu akan kesulitan membayar cicilan KPR.

Baca juga: BI: Penjualan Properti Residensial Triwulan I Minus 43%

“Saat 3 kali cicilan tidak dilakukan, maka bank akan meminta developer menalangi pembayaran. Bank itu dapat buy back guarantee dari Develooer selama sertifikat belum pecah atau tidak bisa AJB. Tapi bagaimna developer menalangi pembayaran sementara mereka juga kesulitan cashflow,” jelas Tanto.

Berdasarkan catatan Kadin, Apindo dan REI, total kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada 17 sektor industri adalah sebesar Rp 5.703 triliun, sebanyak 17,9% disalurkan untuk sektor realestat sebesar Rp 1.024 triliun. Nilai ini terdiri dari kredit konstruksi Rp 351 triliun, kredit realestat Rp 166 triliun dan KPR KPA Rp 507 triliun.

Dari jumlah tersebut, seperti dilaporkan CNBC Indonesia, yang disalurkan ke sektor properti senilai Rp 62 triliun di antaranya adalah kredit modal kerja jangka pendek. Berdasarkan strukturnya, Rp 51,1 triliun (82%) penyalurannya ditujukan untuk modal kerja perusahaan properti terbuka.

Baca juga: Penjualan Apartemen Jabodetabek Anjlok Hingga 75%

Perlu dicermati bahwa 24% atau senilai Rp 12,5 triliun berupa kredit modal kerja perusahaan properti terbuka tersebut merupakan hutang jangka pendek yang perlu ditangani secara cepat. Jika sampai ada permasalahan, maka akan berdampak pada kelangsungan perusahaan, proyek, dan masyarakat yang membutuhkan.

Karena itu, Tanto menilai, efek domino terhadap bisnis perbankan juga sangat perlu diwaspadai. Menurtu dia, bank yang melakukan restrukrisasi kredit juga akan berimbas pada likuiditas dan solvabilitas mereka. Akibatnya, banyak bank yang gagal bayar kepada para nasabah depositonya.

“Pemerintah harus bergerak cepat menangani efek domino ini. Pemerintah memang sudah mengumumkan akan menyalurkan kredit likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit kepada debiturnya. Tapi terkesan lamban dan hanya jargon-jargon saja,” pungkas Tanto.

Share this news.

Leave a Reply