UU Cipta Kerja, Komite Bank Tanah Dikelola Lintas Kementerian

PROPERTY INSIDE – Salah satu isi dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) yang disahkan DPR pada Sabtu (5/9) lalu adalah klaster pertanahan. Klaster ini meliputi empat hal, di antaranya mendukung pembentukan bank tanah.

Dalam konferensi pers yang digelar Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa pembentukan bank tanah bertujuan untuk menyediakan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.

Baca juga: Miliki Nilai Spesial, Uang Muka Kota Podomoro Tenjo Hanya 10 Juta

“Bank Tanah juga mendukung program kesejahteraan masyarakat melalui Reforma Agraria. Dalam praktiknya, jika Hak Guna Usaha (HGU) yang terlantar, yang habis masa berlakunya, akan dihimpun dalam Bank Tanah untuk kemudian dilakukan redistribusi kepada masyarakat,” tegas Menteri Sofyan.

Dalam Bank Tanah ini juga nantinya akan dibentuk Komite Bank Tanah. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa Komite Bank Tanah nantinya akan diisi oleh tiga atau empat orang menteri, yang tugasnya adalah menentukan kebijakan.

Baca juga: APARTEMEN BERKONSEP AEROCITY PERTAMA DI INDONESIA | GRAND ANILA APARTEMEN

“Komite ini juga akan diawasi oleh Dewan Pengawas. Ada dua komponen di dalam Dewan Pengawas, yakni yang berasal dari pemerintah dan profesional. Komponen yang berasal dari pemerintah, ditunjuk langsung oleh pemerintah dan untuk profesional, diusulkan oleh pemerintah dan disetujui  oleh DPR RI,” jelas Sofyan.

Ia juga, juga menerangkan bahwa Bank Tanah tidak akan menghidupkan kembali domein verklaring, melainkan untuk penataan pertanahan. Menurutnya, tanah-tanah yang tidak optimum pemanfaatannya seperti tanah yang tak bertuan itu ditampung oleh negara untuk diatur dan diredistribusikan kembali ke masyarakat.

Baca juga: Diamon Land Kerjasama Dengan BSM Terkait Proyek Puri At Kemang Dan Primehouse

Lebih lanjut, hadirnya Bank Tanah ini akan berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN sebagai land manager dan land regulator. Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa selama ini Kementerian ATR/BPN hanya berfungsi sebagai regulator.

“Banyak yang keliru mengenai bank tanah. Jika Bank Tanah sudah ada, maka fungsi land manager akan dilaksanakan olehnya, sedangkan land regulator akan dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN,” tutupnya.

Share this news.

Join the discussion One Comment

Leave a Reply