Hari Pers Nasional: Me-“Rumah”-kan Para Pewarta

By 9 February 2019Featured, In Depth

PROPERTY INSIDE – Hari ini, tiga puluh empat kali sudah para kuli tinta di negara tercinta ini memperingati Hari Pers Nasional sejak dicanangkan Presiden Soeharto pada 9 Februari 1985, dan sepanjang itu pulalah mereka masih bertarung dengan masalah kesejahteraan dan pendapatan hidup layak.

Alih-alih merumahkan, – yang secara harfiah menyediakan tempat tinggal layak, bagi para jurnalis. Perusahaan-perusahaan media malah “merumahkan” alias memberhentikan mereka akibat sulit bersaing dengan media sosial dewasa ini.

Teknologi memang memudahkan siapaun menjadi pewarta di media sosial tanpa basic jurnalistik sekalipun, dan kondisi ini menjadi pesaing media-media mainstream. AJI mencatat ada 17 kasus PHK di industri media di mana 11 kasus terjadi sepanjang 2016 sampai akhir 2017.

Dua tahun lalu, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) merilis daftar gaji pemburu-pemburu berita ini. Upah jurnalis pemula di ibukota negara berkisar dari Rp3,1 hingga 6,4 juta.

Rata-rata media mengupah wartawannya sekitar Rp4 juta. Bahkan beberapa media mengupah jurnalis pemula di bawah UMP DKI Jakarta pada 2017 sebesar Rp3,35 juta.

Ambil contoh gaji wartawan di DKI Jakarta yang layak pada 2018 lalu, menurut survei AJI adalah Rp7.963.949. Angka tersebut berdasarkan 37 komponen dari 5 kategori, yaitu sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lain penunjang kerja seperti pulsa, internet dan cicilan laptop.

Papan, salah satu entitas paling penting dan hak dasar manusia termasuk para pewarta ini bisa dibilang tidak ada dalam daftar pengeluaran bulan mereka.

Apa sebab? Untuk memiliki rumah dengan gaji yang Senin-Kamis seperti ini, satu-satunya cara adalah dengan mencicil lewat KPR perbankan. Cicilan KPR yang tidak ada dalam daftar pengeluaran bulanan mereka tersebab mereka sendiri tidak mampu menyediakan uang muka (down payment) yang demikian tinggi.

Bagaimana mau menyisihkan gaji untuk uang muka rumah, jika pendapatan mereka saja selesai di tengah bulan?

Kalau pun saat ini sudah ada kebijakan Bank Indonesia yang membolehkan pengajuan KPR tanpa uang muka, namun cobalah hitung berapa besar cicilan KPR yang harus mereka bayarkan setiap bulannya.

Jangan-jangan saat menerima gaji di awal bulan, semuanya habis hanya untuk membayar cicilan rumah. Lalu bagaimana kelanjutan sisa 29 hari mereka ke depan?

Jikapun ada, kemampuan para jurnalis mencicil rumah yang terjangkau dengan kantong mereka mungkin hanya di pinggiran kota-kota satelit, catat; pinggiran kota satelit, bukan di kota satelitnya.

Jadi, saat politisi negeri ini berteriak para wartawan tidak perlu dihormati karena memberitakan hal yang tidak sesuai keinginannya, pernahkah dia memikirkan bagaimana susahnya kehidupan para pewarta ini meliput berita?

Pernahkah dia berpikir bagaimana susahnya mereka bersaing dengan media sosial yang penuh intrik dan produksi berita-berita bohong tanpa perlu bersusah payah bertanggung jawab ke Dewan Pers?

Konglomerasi media juga berperan mengecilkan kesejahteraan pewarta, belum lagi masalah kriminalisasi, persekusi dan banyak tantangan lain di lapangan yang mereka hadapi dengan taruhan nyawa mereka sendiri.

Beginilah cerita tentang pilar demokrasi keempat yang selalu dihujat tanpa ada perhatian siapapun, termasuk media tempat mereka bekerja sekalipun.

Tahniah bagi pewarta seluruh Indonesia, semoga ke depan semua pewarta Indonesia bisa memiliki rumah layak yang menjadi istana tempat berteduh. Dari rumah-rumah itulah para pewarta mampu menyebarkan informasi-informasi akurat pendukung kemajuan Indonesia Raya.

Selamat Hari Pers Nasional.

 

Opini: Erwin J Koto

Share this news.

Leave a Reply