PROPERTY INSIDE – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Untuk mempercepat pembangunan KBM Tanjung Selor dilakukan penandatanganan Kesepakatan Rencana Aksi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor yang dilakukan oleh 12 Kementerian bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Rabu (27/03).
Baca juga: Pembangunan Infrastruktur, Pemerintah Dorong Skema KPBU
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono yang mewakili Kementerian PUPR. Selain itu beberapa perwakilan dari kementerian lain terkait pengembangan KBM Tanjung Selor ini juga ikut menandatangani kesepakatan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, penandatanganan ini merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk membangun 10 kota baru mandiri dan terpadu yaitu Padang, Palembang, Pontianak, Banjarbaru, Maja, Makassar, Manado, Sorong, Jayapura, dan Tanjung Selor.
Baca juga: Menteri Basuki: Membangun Infrastruktur, Mengelola Harapan
Darmin Nasution mengatakan penandatanganan tersebut merupakan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan KBM Tanjung Selor. Pembangunan kota-kota baru tersebut diarahkan sebagai upaya menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa yang sudah padat.
“Terdapat empat langkah awal pembangunan KBM Tanjung Selor. Langkah pertama adalah merevisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan. Perda tersebut sebagai landasan utama dalam pembangunan kota,” terangnya.
Baca juga: Rumah Subsidi Rasa Real Estate
Kedua, lanjutnya, menyusun rencana pembangunan Tanjung Selor secara lebih terpadu, termasuk menyusun tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif.
Langkah ketiga, mempersiapkan infrastruktur fisik dan SDM yang dapat mendukung berkembangnya Kota Tanjung Selor berdasarkan perencanaan yang matang dan berbasis spasial. Kemudian, lanjut Darmin, langkah terakhir dengan menyusun rencana kerja pembangunan Kota Mandiri Tanjung Selor.
Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengungkapkan, Tanjung Selor saat ini masih berkedudukan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
Baca juga: Corral @Malibu Village, Produk Inovatif yang Menyasar Milenial
“Ke depannya, Tanjung Selor sebagai ibukota provinsi didorong menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang dapat menjadi simpul bagi pengembangan ekonomi di kabupaten, kota di sekitarnya,” ungkap Hadi.
Tanjung Selor diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan. Untuk itu, Tanjung Selor diarahkan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kaltara dan pendukung kawasan ketahanan pangan serta kawasan agroindustri yang produktif, berjatidiri dan lestari.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, BPIW pada tahun 2017 telah menyusun Masterplan dan Development Plan (MPDP) infrastruktur PUPR serta Pra Desain Kawasan Prioritas Kota Baru Tanjung Selor yang berisi konsep pengembangan serta indikasi kebutuhan infrastruktur PUPR yang terpadu,” jelas Hadi.
