PROPERTY INSIDE – Presiden Joko Widodo pada 20 Mei lalu menandatangai Peraturan Pemerintah No 25/2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Tapera.
Alhasil menuai reaksi, negatif karena kondisi perekonomian yang lesu terkena dampak pandemi Covid-19. Seperti ditegaskan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia melalui ketuanya, Ilhamsyah, pemotongan 2,5 persen gaji pekerja akan sangat menguras nilai upah yang akan berimbas pada daya beli.
“Terlebih lagi, situasi perekomian buruh sedang tidak sehat karena adanya wabah Corona,” imbuhnya melalui keterangan pers beberapa waktu lalu.
Baca juga: Rumah Subsidi, Kian Jauh Lokasinya Karena Lahan Mahal
Namun demikian, Komisoner Tapera Adi Setianto dalam sebuah forum diskusi di Kompas TV menyatakan bahwa Tapera akan dikembangkan dengan krdibel dan memberikan banyak manfaat.
Dan dalam tahap awal Tapera akan memanfataakn pemindahan dana dari Bapertarum PNS ( Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil). “Untuk itu dalam operasional tahap pertama akan dimanfaatkan oleh pegawai negeri atau ASN, TNI dan Polri,” tegasnya.
Baca juga: Kritisi Tapera, Rizal Ramli: Potong Gaji Cara Mudah Kumpulkan Dana
Dan selanjutnya dalam waktu beberapa tahun ke depan akan dilanjutkan pada pegawai swasta dan juga pengusaha. Komposisinya pekerja di potong 2,5 persen dan pengusaha 0,5 persen.
Andi menegaskan, dari data yang ada target awal dari ASN itu sebanyak 900 ribu dan ini menjadi solusi pembiayaan perumahan bagi masyarakat Indonesia.
Baca juga: HARAPAN, STRATEGI & OPTIMISME PEBISNIS PROPERTI MELAWAN PANDEMI
Ditanya bagaiamana dengan pekerja yang sudah memiliki rumah, Adi menegaskan bahwa Tapera ini adalah gotong royong seperti juga pada sektor kesehatan dengan BPJS Kesehatan. “Sehingga mereka yang membutuhkan rumah akan mendapatkan pembiayaan dengan bunga murah,” jelasnya.
Dan Adi pun menyebutkan bahwa mereka yang bergaji di atas UMR dan sudah memiliki rumah adalah penabung mulia. “Dan nanti uangnya kembali. Prinsipnya ini gotong royong,” tegasnya.
