Rumah Subsidi, Kian Jauh Lokasinya Karena Lahan Mahal

By 9 June 2020Property News

PROPERTY INSIDE – Masalah klasik rumah subsidi yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR adalah ketersediaan lahan.

Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Totok Lusida menjelaskan, saat ini di kota-kota besar sudah sangat sulit bahkan tak ada lagi pasokan rumah subsidi. Ia mencontohkan seperti di Makassar, rumah subsidi ada di luar Kota Makassar.

“Selain itu masalah yang sama juga ada di Samarainda, Balikpapan, Banjarmasin, Mataram,  Palembang. Apalagi kota besar di Pulau Jawa seperti di Semarang dan Bandung sudah tidak bisa sama sekali,” jelas Totok melalui forum webinar beberapa waktu lalu.

Baca juga: Kritisi Tapera, Rizal Ramli: Potong Gaji Cara Mudah Kumpulkan Dana

Totok menambahkan, rata-rata lokasi perumahan subsidi untuk MBR tersebut radiusnya menuju ke tempat kerja atau pusat aktifitas paling sedikit jaraknya 30 kilometer.

“Konsumen atau MBR akan berhitung terkait biaya transportasi atau jarak tempuh ini. Mereka akhirnya malah memilih tinggal di pusat kota walau sewa atau ngontrak,” tegas Totok.

Masalah klasik rumah MBR ini karena harga lahan yang sudah mahal. Dan lahan yang sesuai dengan rumah subsidi ada di luar kota dengan harga paling tinggi Rp200 ribu permeter persegi.

Baca juga: Tapera, Ditandatangani Jokowi Dan Gaji Pekerja Akan Dipotong

Untuk itu REI berharap dukungan pemerintah pusat terkait rumah subsidi ini yang merupakan bagian Program Sejuta Rumah (PSR) yang kembali dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam periode keduanya.

Totok berharap, adanya infrastruktur yang mendekatkan kawasan luar kota dengan pusat kota yang merupakan pusat aktifitas. Selain itu, juga diperlukan bank tanah untuk rumah subsidi sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada MBR.

Baca juga: 6 JUTA PEKERJA KENA PHK DAN DEVELOPER MULAI ALIH PROFESI | #NGOPI

“Selain itu perlu adanya tata ruang yang khusus untuk perumahan rumah subsidi, ada kejelasan zonasinya. Adanya tata ruang yang jelas, ini akan menahan harga tanah dan juga tidak menjadi perumahan non MBR,” tegas Totok.

Sementara untuk kota besar yang lahannya sudah mahal dan tak mungkin dibangun rumah tapak, Totok berharap pemerintah daerah bisa bersinergi dengan developer untuk membangun rumah susun.

Share this news.

Leave a Reply