Sejarah Perumahan Rakyat [Part 3] – Era Orde Baru

By 18 September 2020Featured, News

PROPERTY INSIDE – Pembangunan perumahan rakyat yang sempat tersendat pada masa pemerintahan Soekarno, kemudian dilanjutkan pada era Soeharto dengan membentuk Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional (BKPN) pada 1972.

Pada Repelita I, pembangunan swadaya dan swasembada pangan menjadi prioritas utama, sedangkan perumahan rakyat masih belum diutamakan karena masih dilakukan tahap persiapan.

Pada tahap ini, pemerintah membentuk Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) pada 1972 yang berfungsi sebagai penyedia lahan dan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan perumahan. REI pun dilengkapi dengan Pusat Penyuluhan Perumahan dan LITBANG Perumahan yang melakukan penelitian terkait dengan usaha menyediakan perumahan rakyat (Budi, 2018).

Pengadaan perumahan rakyat lebih difokuskan lagi dalam Repelita II yang membahas bahwa perumahan rakyat harus mengimbangi pertumbuhan penduduk, khususnya di perkotaan; dilakukan dengan bantuan pemerintah dan swakarya masyarakat sendiri; memperhatikan perencanaan tata kota; serta menggunakan sistem kredit rumah agar lebih efektif. Untuk menjalankan proyek pembangunan, pemerintah melakukan lelang (tender project) dan undangan terbuka bagi para investor swasta (Budi, 2018).

Dalam urusan keuangan, pemerintah bersama BUMN membentuk Perum Perumnas pada 18 Juli 1974 yang kemudian menggandeng Bank Tabungan Negara (BTN) untuk memfasilitasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan suku bunga bersubsidi. BTN memberikan bunga maksimum sebesar 5-9% per tahun dengan jangka waktu kredit mencapai 20 tahun (Budi, 2018).

Untuk persentase sasaran dari perumahan rakyat adalah 80% keluarga berpenghasilan rendah, 15% keluarga menengah, dan 5% berpenghasilan tinggi. Meskipun sasaran dari perumahan rakyat telah diatur, pemerintah tetap memprioritaskan PNS, ABRI, dan pegawai swasta berpenghasilan tetap.

Pembangunan awal dari perumahan rakyat ini difokuskan di Jabodetabek yang merupakan area perkotaan, penunjang ekonomi, dan padat penduduk. Pada 1979, sebanyak 73.914 unit rumah telah dibangun, serta banyak perumahan rakyat yang didirikan di Depok, Jakarta, Bekasi, Cirebon, Semarang, Surabaya, Medan, Padang, dan Makassar.

Jumlah pembangunan perumahan rakyat semakin meningkat, dari 233.770 unit pada 1984 menjadi 300.280 unit pada 1994. Proyek pembangunan menjadi tersendat ketika memasuki 1998 karena terjadi krisis ekonomi dan pergantian rezim.

 

Penulis: Beby Putri Adriansyah Pane dan Tita Meydhalifah

Referensi
Aruma, E. O. dan Hanachor, Melvins Enwuvesi. “Abraham Maslow’s Hierarchy of Needs and Assesment of Needs in Community Development.” International Journal of Development and Economic Sustainability. Vol.5, No.7, 2017.

Budi, Agung Setya. “Perumahan Rakyat: Usaha Pemerintah Menyediakan Rumah untuk Rakyat (1950-1977)”. Skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah. Universitas Negeri Jakarta, 2018.

Cobban, James L. “Government Housing Policy in Indonesia 1900-1940”. GeoJournal. Vol. 29, No. 2, 1993.

Cobban, James L. “Public Housing in Colonial Indonesia 1900–1940”. Modern Asian Studies. Vol.27, No. 04, 1993.

Colombijn, Freek. “Public Housing in Post-colonial Indonesia: The Revolution of Rising Expectations”. Bijdragen tot de Taal–, Land-en Volkenkunde. Vol. 167, No. 4, 2011.

Kusno, Abidin. Politik Ekonomi Perumahan Rakyat dan Utopia Jakarta. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

Sabaruddin, Arief. Arsitektur Perumahan di Perkotaan. Bandung: Puskim, 2012.

Share this news.

Leave a Reply