Sejarah Perumahan Rakyat [Part 2] – Pasca Kemerdekaan

By 18 September 2020Featured, News

PROPERTY INSIDE – Setelah Indonesia merdeka, pemerintah kembali merencanakan pengadaan perumahan layak huni dan terjangkau bagi masyarakat. Hal tersebut kemudian direalisasikan dalam Kongres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung pada 25-30 Agustus 1950 yang bertujuan mengeksplorasi, sekaligus peremajaan bagi rumah-rumah warga yang kurang mampu.

Setelah kongres berjalan, diusulkanlah upaya untuk mengadakan perumahan sederhana bagi masyarakat. Kesimpulan dari kongres tersebut adalah pengadaan rumah harus memperhatikan aspek fisik dan sosial; serta dijalankan dengan sistem asosiasi perumahan koperasi (Yayasan Kas Pembangunan).

Kesimpulan yang terakhir merupakan usulan Soemitro Djojohadikoesomo, Menteri Perdagangan dan Industri (Periode Kabinet Wilopo – Prawoto, 1952-1953) dan dianggap mampu memberikan solusi atas kekurangan dana. Usulan Soemitro juga menjadi kebijakan resmi negara melalui sebuat dekrit yang diumumkan pada 1952.

Dengan diumumkannya dekrit tersebut, modal awal untuk membangun perumahan didapatkan dari pemerintah pusat. Setelah itu, masyarakat dapat menyisihkan uang dan menyetorkannya pada Yayasan Kas Pembangunan untuk mengakses perumahan rakyat (Colombijn, 2011).

Pada 25 April 1952, melalui SK Presiden Nomor 05 Tahun 1952, dibentuklah Djawatan Perumahan Rakyat, di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja yang bertugas untuk mengatur kebijakan, pendataan permintaan perumahan, mengurus masalah teknis pada bangunan, dan pembiayaan pembangunan perumahan.

Dalam urusan keuangan, Djawatan Perumahan Rakyat berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Perumahan Rakyat dan Yayasan Kas Pembangunan untuk menyediakan perumahan rakyat dengan harga di bawah pasaran.

Yayasan Kas Pembangunan ini mirip dengan N.V. Volkshuisvesting pada masa kolonial Hindia Belanda. Yayasan Kas Pembangunan mengembangkan dananya melalui pembangunan proyek yang dilakukan setelah mendapatkan uang dari penjualan rumah-rumah.

Dengan demikian, uang dapat langsung dialokasikan dalam proyek-proyek baru. Hal tersebut berbeda dengan N.V. Volkshuisvesting yang mendapatkan uang sewa dari rumah-rumah untuk pemeliharaan rumah tersebut, bukan dialokasikan dalam proyek pembangunan rumah-rumah baru (Colombijn, 2011).

Pemerintah memang berupaya untuk mengadakan rumah-rumah bagi masyarakat tidak mampu, namun pada pelaksanaannya rumah-rumah tersebut hanya dapat dijangkau oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui sistem beli maupun sewa. Ironisnya, tidak semua PNS tersebut menempati perumahan rakyat, tetapi menjual kembali pada orang lain.

Pengadaan perumahan rakyat bagi masyarakat tidak mampu ini semakin menemui kebuntuan karena Indonesia mengalami krisis ekonomi dan dana pembangunan proyek perumahan menjadi tersendat (Colombijn, 2011).

 

Penulis: Beby Putri Adriansyah Pane dan Tita Meydhalifah

Referensi
Aruma, E. O. dan Hanachor, Melvins Enwuvesi. “Abraham Maslow’s Hierarchy of Needs and Assesment of Needs in Community Development.” International Journal of Development and Economic Sustainability. Vol.5, No.7, 2017.

Budi, Agung Setya. “Perumahan Rakyat: Usaha Pemerintah Menyediakan Rumah untuk Rakyat (1950-1977)”. Skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah. Universitas Negeri Jakarta, 2018.

Cobban, James L. “Government Housing Policy in Indonesia 1900-1940”. GeoJournal. Vol. 29, No. 2, 1993.

Cobban, James L. “Public Housing in Colonial Indonesia 1900–1940”. Modern Asian Studies. Vol.27, No. 04, 1993.

Colombijn, Freek. “Public Housing in Post-colonial Indonesia: The Revolution of Rising Expectations”. Bijdragen tot de Taal–, Land-en Volkenkunde. Vol. 167, No. 4, 2011.

Kusno, Abidin. Politik Ekonomi Perumahan Rakyat dan Utopia Jakarta. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

Sabaruddin, Arief. Arsitektur Perumahan di Perkotaan. Bandung: Puskim, 2012.

Share this news.

Leave a Reply