Sejarah Perumahan Rakyat [Part 1] – Zaman Kolonial

By 18 September 2020Featured, News

PROPERTY INSIDE – Pengadaan perumahan bagi MBR bukanlah hal yang baru. Upaya tersebut pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menyediakan rumah layak huni bagi para pekerja dan kalangan bumiputra karena mereka menempati pemukiman yang kumuh, kotor, dan menelan banyak korban jiwa ketika terjadi wabah (Sabaruddin, 2012).

Atas permasalahan tersebut, pemerintah kolonial membentuk Woningvraagstuk yang bertugas untuk mengadvokasi penyediaan bangunan baru dan kondisi pemukiman bumiputra (Cobban, 1993).

Pada 1925, pemerintah kolonial mendirikan N.V. Volkshuisvesting (perusahaan perumahan) di tingkatan kotamadya yang berfungsi untuk memperoleh tanah dan menarik modal bagi pengadaan perumahan.

Pemerintah pusat pun mengucurkan dana sebesar 75% dan kotamadya 25% (Colombijn, 2011). Model pendanaan tersebut dianggap menguntungkan karena perusahaan perumahan dapat mengurangi pinjaman yang bersifat swasta.

Jika perusahaan perumahan mencapai target keuntungannya, maka perusahaan tersebut dapat beroperasi secara mandiri dan pemerintah kolonial tidak lagi memberikan pinjaman maupun bunga. Setelah proyek perumahan selesai, perusahaan akan membayarkan pajak kepada pemerintah kolonial, seperti pajak bumi, pajak jalan, pajak perusahaan, dan biaya pengembangan (Cobban, 1993).

Untuk mengakses rumah yang diadakan oleh pemerintah kolonial, diberlakukan sistem kredit dengan suku bunga rendah yang pengadaan dananya disalurkan dari bank ke organisasi yang dibentuk oleh pemerintah.

Penyaluran kredit tersebut juga diawasi pada tingkat kotamadya dan daerah. Ketika bank setempat tidak dapat menyalurkan kredit dengan bunga rendah, maka pemerintah kolonial harus membuat bank yang mampu memberikan kredit yang murah (Cobban, 1993).

Meskipun telah dibentuk mekanisme kredit murah, pengembang real estate yang dilibatkan oleh pemerintah kolonial dalam pembangunan perumahan lebih tertarik dengan rumah yang disewakan dengan harga di atas 80 gulden daripada yang senilai di bawah 30 gulden.

Para pengembang menganggap bahwa kinerja untuk mengelola dana dari harga sewa di bawah 30 gulden dianggap tidak sepadan dengan margin laba yang didapatkan dan nilai jualnya rendah. Padahal, di luar pasar perumahan yang diadakan oleh pemerintah kolonial, banyak tempat tinggal dengan harga sewa di bawah 10 gulden. Bahkan, bumiputra yang berpenghasilan rendah pun menganggap bahwa harga sewa sebesar 5,5 gulden saja telah memberatkan.

Pada akhirnya, pemerintah kolonial menyadari bahwa MBR tidak mampu mengakses perumahan dengan harga sewa yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah kolonial lebih memprioritaskan program lain karena tidak memungkinkan untuk mengadakan perumahan dengan harga sangat murah dalam jumlah besar (Colombijn, 2011).

Selain rendahnya penghasilan bumiputra dan tidak diprioritaskannya lagi urusan perumahan, pada 1930-an terjadi depresi ekonomi. Pemasukan ke kas pemerintah pun menurun karena banyak perusahaan yang mengalami kerugian, sehingga pemerintah kolonial perlu memangkas berbagai pengeluaran, seperti pendidikan, kesehatan, administrasi, polisi, tentara, angkatan laut, dan perumahan (Cobban, 1993).

Kegagalan pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam pengadaan perumahan bagi MBR tidak dapat ditanggulangi kembali. Terlebih lagi, pemerintah kolonial Hindia Belanda digantikan oleh Jepang yang berkuasa sejak 1942.

Pada masa kolonial Jepang, urusan perumahan bagi bumiputra tidak menjadi prioritas utama karena berada dalam masa perang. Pembahasan mengenai perumahan murah dan layak huni pun hanya sebatas diskusi yang tidak direalisasikan (Colombijn, 2011).

 

Penulis: Beby Putri Adriansyah Pane dan Tita Meydhalifah

Referensi
Aruma, E. O. dan Hanachor, Melvins Enwuvesi. “Abraham Maslow’s Hierarchy of Needs and Assesment of Needs in Community Development.” International Journal of Development and Economic Sustainability. Vol.5, No.7, 2017.

Budi, Agung Setya. “Perumahan Rakyat: Usaha Pemerintah Menyediakan Rumah untuk Rakyat (1950-1977)”. Skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah. Universitas Negeri Jakarta, 2018.

Cobban, James L. “Government Housing Policy in Indonesia 1900-1940”. GeoJournal. Vol. 29, No. 2, 1993.

Cobban, James L. “Public Housing in Colonial Indonesia 1900–1940”. Modern Asian Studies. Vol.27, No. 04, 1993.

Colombijn, Freek. “Public Housing in Post-colonial Indonesia: The Revolution of Rising Expectations”. Bijdragen tot de Taal–, Land-en Volkenkunde. Vol. 167, No. 4, 2011.

Kusno, Abidin. Politik Ekonomi Perumahan Rakyat dan Utopia Jakarta. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

Sabaruddin, Arief. Arsitektur Perumahan di Perkotaan. Bandung: Puskim, 2012.

Share this news.

Leave a Reply