Pasal 180 UUCK, Tanah Terlantar 2 Tahun Akan Diambil Negara

By 14 January 2021News

PROPERTY INSIDE – Masalah pertanahan di Indonesia kebanyakan terjadi karena tanah tersebut ditelantarkan oleh pemiliknya. Tanah tersebut tidak dimanfaatkan ataua juga dipelihara.

Tidak jarang, hal ini menimbulkan sengketa dan konflik pertanahan. Guna mengantisipasi terjadinya sengketa dan konflik pertanahan. Pemerintah sudah berupaya dengan melakukan percepatan pendaftaran tanah guna memberikan kepastian hukum atas tanah.

Pemerintah sendiri tidak mudah mengambil alih kawasan dan tanah yang berstatus telantar tadi, dan kebanyakan usaha bersidang di pengadilan berujung dengan kegagalan.

Baca juga: Legok Kian Seksi, Wida Agung Kembangkan Widari Village

Namun, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UUCK, dalam pasal 180 sudah menegaskan bahwa apabila hak, izin, atau konsesi atas tanah atau kawasan yang sengaja tidak usahakan atau ditelantarkan pemiliknya dalam jangka waktu 2 tahun sejak diberikan akan dikembalikan kepada negara.

“Ini yang melatarbelakangi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar karena kami menyadari kurang optimalnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mengatur tanah telantar,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Budi Situmorang.

Baca juga: Pasar Properti 2021: Apartemen Harga 300 Jutaan Jadi Primadona

Budi menambahkan, selain UUCK Pasal 180, Kementerian ATR/BPN memang akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Menurutnya ada lima hal yang disasar dalam revisi PP tersebut.

“Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pertanahan, menjamin kepastian hukum, mewujudkan kepatuhan atas aturan, mewujudkan kemanfaatan atas tanah, serta memperkuat fungsi sosial hak atas tanah,” ungkap Dirjen PPTR.

Baca juga: RUMAH RESORT MEWAH PALING HAPPENING 2020 | THE SANCTUARY COLLECTION

Menurutnya lagi, jika yang ditelantarkan dibawah 25 persen maka hak atas tanah bagian yang ditelantarkan akan hilang dan pemiliknya dapat mengajukan permohonan revisi luas bidang tanah.

“Kemudian setelah UUCK terbit, apabila terdapat sebagian tanah yang ditelantarkan akan mengakibatkan hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan pada bagian tanah yang ditelantarkan. Namun tidak mengakibatkan terhapusnya hak atas tanah atau Hak Pengelolaan pada bagian tanah yang tidak ditelantarkan,” ujar Dirjen PPTR.

Share this news.

Leave a Reply