PROPERTY INSIDE – Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) menggugat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono digugat terkait proyek infrastruktur transaksi tol tanpa sentuh atau multi lane free flow (MLFF).
Seperti dikutip detik.com dari SIPP PTUN, Kamis (11/2/2021), gugatan tersebut terdaftar pada Rabu (10/2) dengan nomor perkara37/G/2021/PTUN.JKT.
Dalam gugatan disebutkan, Forkorindo meminta pengadilan untuk membatalkan atau tidak sah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 31 Oktober 2019 (Kepmen PUPR 2019) tentang persetujuan Roatex Ltd Zrt (Hungaria) sebagai Badan Usaha Pemrakarsa Pengadaan Infrastruktur Pemungutan Tol Non Tunai Nir Sentuh berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia.
Baca juga: Roatex Hongaria Menang Tender Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh, Dilaksanakan Mulai 2022
“Memerintahkan dan mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tanggal 31 Oktober 2019 (Kepmn PUPR 2019) tentang Persetujuan Roatex Ltd Zrt (Hungaria) sebagai Badan Usaha Pemrakarsa Pengadaan Infrastruktur Pemungutan Tol Non Tunai Nir Sentuh berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia,” bunyi gugatan tersebut. Forkorindo juga meminta pengadilan untuk menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara tersebut.
Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menetapkan Roatex Ltd., Hongaria sebagai pemenang lelang sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh berbasis Multilane Free Flow (MLFF). Roatex Ltd, sebelumnya mendapat kepercayaan sebagai badan usaha pemrakarsa pada Februari 2019 untuk mempersiapkan feasibility study.
Baca juga: BTN Kolaborasi Dengan AFD Prancis Untuk Pembiayaan Rumah Rendah Emisi
Bersama dengan Hungarian Toll Services Company (NUZs), Roatex Ltd. telah mempersiapkan suatu studi komprehensif mengenai Sistem MLFF di Indonesia yang diserahkan kepada kementerian PUPR sebagai basis pelaksanaan proyek ini.
Chief Representative Roatex, Musfihin Dahlan mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia, sebagai Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha untuk sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh berbasis Multilane Free Flow (MLFF) dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Surat Penetapan Menteri PUPR Nomor: PB.02.01-Mn/132 tanggal 27 Januari 2021.
