Sejarah Pembangunan Tol Trans Sumatera, Antara Bung Karno, SBY dan Jokowi

PROPERTY INSIDE – Sebagai pulau terbesar kedua di Nusantara dengan populasi melebihi 55 juta jiwa, Sumatera memainkan peran penting dalam perekonomian NKRI. Sumatera beragam potensi alam dan komoditas berlimpah, mulai dari karet, minyak kelapa sawit, kopi, minyak bumi, batu bara, dan gas alam.

Pada tahun 2015 Sumatera menyumbang 22,21% produk domestik bruto (PDB) Indonesia, terbesar kedua setelah Jawa. Kemajuan dan keberlanjutan ekonomi Sumatera tentu sangat penting bagi Republik ini. Jika pertumbuhan Sumatera terhenti, perkembangan Indonesia jelas akan ikut terhambat.

Namun, dalam 5 tahun terakhir data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatra selalu di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, sumbangsih perekonomian Sumatra juga terus lungsur ke level 21,14 persen pada kuartal III/2019.

Baca juga: Soemarno Sosroatmodjo, Gubernur Jakarta Penggagas Rumah Rakyat

Konektivitas adalah jawaban paling utama mendorong agar Sumatera tetap tumbuh dan bahkan lebih maju. Dan pemerintah menyadari pentingnya konektivitas ini dengan membangung jalan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan dari ujung Selatan hingga Utara pulau ini, dari Lampung hingga Aceh.

Konektivitas antar propinsi di Sumatera dengan infrastruktur jalan tol sebenarnya telah lama menjadi visi para pemimpin negeri ini. Bahkan Founding Father Indonesia, Bung Karno telah melihat pentingnya konektivitas ini.

Lewat Perpres No. 17 Tahun 1964, Bung Karno membentuk Otorita Jalan Raya Lintas Sumatra. Tugas badan tersebut antara lain membangun jalan lintas Sumatra sepanjang 2.400 kilometer dari Panjang, Lampung hingga Banda Aceh.

Baca juga:  Bisa Selenggarakan Asian Games, Harus Bisa Juga Sediakan Rumah Rakyat

Beleid tersebut menjelaskan bahwa jalan raya dibutuhkan untuk menjadi urat nadi dalam menggerakkan kegiatan di perekonomian. Berkat jalan raya, Sumatra bisa merintis industrialisasi hingga ke level yang diperlukan untuk bertumbuh secara mandiri dan berkelanjutan.

Visi Presiden Soekarno pada tahun 1964 itu diimplementasikan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang kemudian dieksekusi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Megaproyek ini seperti misi berkelanjutan antara para Presiden tersebut.  Trans Sumatera awalnya dicanangkan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012. Pada 20 Februari 2012, Dahlan Iskan  saat itu Menteri Badan Usaha Milik Negara , mengadakan pertemuan dengan para gubernur se-Sumatra di Griya Agung, Palembang, Sumatra Selatan.

Baca juga: Problematika Perumahan Tak Pernah Berubah Sejak Dekade 50an

Pertemuan ini membahas percepatan pembangunan jalan tol di Sumatra. Namun, dalam perjalanannya, pembangunan jalan tol di Sumatra masih terlalu berat, serta kurang diminati investor, maka awalnya disepakati untuk membangun perusahaan patungan antara Jasa Marga dan setiap pemerintah daerah di Sumatra.

Pembagian tugasnya adalah Pemda membebaskan tanah dan mencadangkan sejumlah kawasan di sepanjang jalan tol untuk sebuah proyek bisnis pada masa depan yang akan kelak dikelola bersama.

Seiring berjalannya waktu, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 100/2014 tentang “Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatra” pada tanggal 17 September 2014. Dalam Perpres ini disampaikan, pemerintah menugaskan BUMN PT Hutama Karya (Persero) untuk melakukan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan pada empat ruas jalan tol.

Perpres tersebut kemudian direvisi oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres No. 117/2015 yang menambah penugasan kepada PT Hutama Karya (Persero) sehingga menjadi total 24 ruas tol di Sumatera.

Baca juga: Percaya atau Tidak, Rumah Murah Bisa Dibangun Dalam Sehari dengan Mesin ini

Sejarah mencatat, pada 30 April 2015 Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan tol Trasn Sumatera di tandai dengan Peletakan batu pertama Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.  Ini adalah momentum atau tonggak awal pengerjaan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Lampung-Aceh sepanjang lebih kurang 2.700 Km.

Perkiraan investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) mencapai Rp476 triliun. Biaya pembangunan per km paling besar adalah ruas Bukittinggi-Padang di Sumatera Barat yang mencapai Rp315 miliar per km. Sedangkan biaya terkecil adalah ruas Terbanggi Besar-Bakauheni di Lampung sebesar Rp118,6 miliar per km.

Awalnya Tol Trans Sumatera ini ditargetkan akan beroperasi penuh pada tahun 2024, namun kemungkinan akan mundur setahun di 2025.

Share this article:

Leave a Reply