Dualisme Kepengurusan PPPRS, Pemrov Harus Bijak

PROPERTY INSIDE – Sejak awal diterbitkannya Pergub DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 ini sudah mengundang kontroversi di tengah-tengah masyarakat.

Kasus terbaru adalah dualisme kepengurusan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) di Apartemen Mediterania Palace Residences (MPR), Kemayoran, Jakarta Pusat yang berujung bentrok, pada Minggu pagi (3/11).

Pakar hukum properti Erwin Kallo menilai peraturan ini tidak applicable atau tidak dapat diterapkan. Dikeluarkan tanpa kajian komprehensif.

Baca juga: Pengelolaan Rusun, Dualisme Kepengurusan Berujung Bentrokan

Menurutnya, pergub ini terbitkan lebih kental dengan semangat anti atau membatasi intervensi developer, tapi dalam kenyataannya banyak merugikan hak-hak pemilik apartemen. Keluarnya Permen dan Pergub mengenai rumah susun itu terlalu dipaksakan.

Menurut Erwin, Pemprov harus bijak dalam menangani masalah dualisme kepengurusan ini. Pergub ini bisa menguntungkan oknum-oknum  yang memang punya niat penguasai PPPSRS untuk kepentingan pribadi atau golongan.

“Dalam sebulan dana IPL yang terkumpul itu miliaran rupiah. Ini pasti sangat mengiurkan pihak-pihak tertentu. Jangan sampai Pergub ini merugikan mayoritas penghuni yang selama ini tidak bermasalah,” tegasnya.

Baca juga: Luncurkan Tower Diamanta, Serpong Garden Tawarkan Kemudahan Cara Bayar

Erwin mengingatkan, Pempro DKI juga harus mendengarkan suara-suara penghuni yang dirugikan dengan dikeluarkannya Pergub. Hati-hati karena diduga ada upaya sistematis dari sebagian oknum penghuni untuk merebut pengelolaan PPPSRS untuk kepentingan materi.

Erwin menegaskan, secara sistematis terlihat upaya oknum-oknum untuk merebut pengelolaan PPPSRS. Nuansa itu ada dan terlihat terstruktur. Ada oknum-oknum yang berlindung di balik Pergub 132.

Baca juga:  Tol Japek II, Siap Sambut Libur Akhir Tahun

“Dan ternyata mereka juga memiliki apartemen dan ingin merebut pengelolaan untuk kepentingan materi. Dan repotnya Disperum memberikan lampu hijau,” ujar Erwin.

Erwin menambahkan, bahwa Pergub ini tidak memberi solusi di tengah pro-kontra terhadap permasalahan rumah susun.

“Tetapi membuat persoalan baru dan rawan konflik antara sesama pemilik atau penghuni dan antara pemilik/penghuni dengan PPPSRS, termasuk dualisme kepengurusan PPPSRS, seperti yang terjadi di apartemen daerah Kemayoran baru-baru ini,” imbuhnya.

Share this news.

Leave a Reply