PROPERTY INSIDE – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan total paket kontraktual infrastruktur sebesar Rp7,83 triliun yang ditunda pada tahun ini akibat dampak COVID-19 akan diprioritaskan pelaksanaannya pada 2021.
“Kami sampaikan ini bahwa kalau penundaan paket-paket kontraktual pada tahun ini harus menjadi prioritas di tahun 2021. Jadi bukan berarti dibatalkan melainkan ditunda,” ujar Menteri Basuki dalam rapat kerja virtual bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (11/05).
Menteri PUPR menyampaikan bahwa proyek-proyek yang ditunda akan menjadi program prioritas pada tahun 2021, kalau itu masih dibutuhkan.
Baca juga: Menjaga Optimisme, Pemerintah Tawarkan Kerjasama Untuk 6 Proyek Infrastruktur
“Dalam sidang kabinet paripurna tentang RAPBN 2021, pemerintah atau Menteri Keuangan telah menyampaikan bahwa tema tahun depan adalah pemulihan ekonomi dan program-program yang harus dimasukkan adalah pertama meluncurkan program-program yang peluncurannya ditunda pada tahun ini,” kata Menteri Basuki seperti dilansir Antaranews.
Dalam paparannya, Menteri PUPR menyampaikan bahwa total paket kontraktual yang ditunda pada tahun ini untuk menjadi sumber realokasi, refocussing, dan penyesuaian program serta anggaran Kementerian PUPR tahun 2020 mencapai Rp7,83 triliun.
Paket infrastruktur yang mengalami penundaan sebagian besar dari Ditjen Cipta Karya sebesar Rp3,59 triliun, kemudian Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp2,46 triliun, lalu Ditjen Bina Marga sebesar Rp1,60 triliun dan Ditjen Perumahan Rp180 miliar.
Baca juga: Ekonomi Lesu, REI: Pemerintah Harus Gerakan Industri Properti
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan total paket kontraktual infrastruktur sebesar Rp7,83 triliun yang ditunda pada tahun ini akibat dampak COVID-19 akan diprioritaskan pelaksanaannya pada 2021.
“Kami sampaikan ini bahwa kalau penundaan paket-paket kontraktual pada tahun ini harus menjadi prioritas di tahun 2021. Jadi bukan berarti dibatalkan melainkan ditunda,” ujar Basuki.
Basuki juga menyampaikan bahwa proyek-proyek yang ditunda akan menjadi program prioritas pada tahun 2021, kalau itu masih dibutuhkan.
“Dalam sidang kabinet paripurna tentang RAPBN 2021, pemerintah atau Menteri Keuangan telah menyampaikan bahwa tema tahun depan adalah pemulihan ekonomi dan program-program yang harus dimasukkan adalah pertama meluncurkan program-program yang peluncurannya ditunda pada tahun ini,” kata dia.
Baca juga: Efek PSBB, Traffic Jalan Tol Di Jakarta, Jabar Dan Banten Turun Hingga 60%
Dalam paparannya, Menteri PUPR menyampaikan bahwa total paket kontraktual yang ditunda pada tahun ini untuk menjadi sumber realokasi, refocussing, dan penyesuaian program serta anggaran Kementerian PUPR tahun 2020 mencapai Rp7,83 triliun.
Paket infrastruktur yang mengalami penundaan sebagian besar dari Ditjen Cipta Karya sebesar Rp3,59 triliun, kemudian Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp2,46 triliun, lalu Ditjen Bina Marga sebesar Rp1,60 triliun dan Ditjen Perumahan Rp180 miliar.
