Akbar Tanjung: Tapera Harus Membangun Koordinasi dan Kolaborasi

PROPERTY INSIDE – Ditandatanganinya Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) oleh Preside Joko Widodo pada Mei lalu menurut Zulfi Syarif Koto, Ketua Umum The HUD Institute sudah ditunggu cukup lama.

Ia menyebutkan untuk Perumahan Prajurit sudah dimulai pada tahun 1974 dan 1977. Perumahan PNS tahun 1993/94. Tabungan Perumahan Pekerja Perusahaan/TP3 diinisiasi tahun 1995. Tabungan Perumahan Rakyat yang terintegrasi di inisiasi tahun 2006. Dan terakhir KPR FLPP diinisiasi tahun 2010.

Menurutnya, semua hal tersebut di atas bermaksud menghadirkan peran negara guna mengatasi kekurangan permasalahan pembiayaan dalam skala besar, murah dan berkelanjutan.

Baca juga: TAPERA, MEMBANTU ATAU MEMBERATKAN RAKYAT? |#NGOPI

Karena itu Tapera terkait langsung dengan hajat warkat dan menggunakan paradigma kerakyatan. Tapera itu menjadi penting dan sebaliknya tidak akan menjadi “bola panas” jika Tapera tak dikaitkan dengan rakyat.

Hal diungkapkan Zulfi dalam seminar online yang diselenggarakan The HUD Institute dengan tema: “Optimalisasi Peran, Fungsi & Pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) Bagi Penerima Manfaat Paska Pandemik Covid-19”, Rabu, (24/6).

Sementara Akbar Tandjung, Menteri Negara Perumahan Rakyat 1993-1998, founder dan deklarator The HUD Institute dalam kesempatan sebagai keynoted speaker menyampaikan, dalam hal penyelenggarakan pembangunan perumahan rakyat dengan portopolio Kementerian Negara maka kami memberi fokus dan mengoptimalkan koordinasi.

Baca juga: Tapera, Inovasi Pembiayaan Rumah Rakyat…???

Menurutnya lagi koordinasi tersebut dengan semua Departemen/Kementerian dan Lembaga, seperti Perumnas, pelaku pembangunan (developer) swasta yang bergabung dalam REI (Realestat Indonesia) yang memiliki perang aktif, juga bank dan lembaga bank  pembiayaan, baik di pusat maupun di daerah.

Akbar menegaskan, sebagai Menteri Negara yang portopolionya mengurusi perumahan rakyat maka koordinasi menjadi paling saya pentingkan baik di pusat maupun daerah.

“Bahkan  Presiden dalam merumuskan Keppres kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat  tugas dan wewenangnya  mencakup  pula mengkordinasikan Perumnas, REI, BTN, untuk memastikan pembangunan dan penyediaan perumahan diselenggarakan secara optimal,” tegasnya.

Baca juga: Tapera, “Pending Issues” Tanpa Suara Publik

Sehingga pada masa itu lanjutnya pembangunan perumahan yang ditargetkan 500 ribu unit Rumah Sehat (RS)/ Rumah Sehat Sejahtera (RSS) dalam RPJM  melampaui target pembangunan menjadi 600 ribu unit.

Selain itu peran pelaku usaha  juga digiatkan dengan kebijakan Lingkungan Hunian Berimbang pola 1:3:6 dimana pelaku pembangunan yang membangun perumahan dengan  pola 1 rumah mewah, 3 rumah menengah, 6 rumah sederhana yang dimaksudkan bagi mendukung pemenuhan perumahan MBR.

Terkait dengan keberadaan BP Tapera maka sebagai institusi Dana Amanat, maka tantangan serius BP Tapera ke depan adalah membangun kepercayaan publik, membangun sistem  dan kultur yang sehat dengan menciptakan  mekanisme yang partisipatif dalam tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).

Baca juga: 6 JUTA PEKERJA KENA PHK DAN DEVELOPER MULAI ALIH PROFESI | #NGOPI

“BP Tapera harus membangun koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak berkepentingan seperti Pemilik Dana (pekerja dan pemberi kerja), pelaku pembangunan, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, bank dan bank daerah, Perum Perumnas. Termasuk kelompok MBR dan konsumen serta lembaga masyarakat seperti halnya HUD Institute,” ucapnya.

Yang tidak dapat diabaikan lanjutnya adalah bagaimana BP Tapera  melakukan transformasi kelembagaan termasuk BP Tapera dengan baik dan sempurna, juga penuntasan sekitar 300 ribu  hak-hak pensiunan  PNS yang sebelumnya diselenggarakan BP Taperum PNS.

Baca juga: SiKasep, Jadikan Masyarakat Sebagai Subyek

“Di sisi lain BP Tapera tidak  pula menunda  pelayanan pembiayaan yang murah kepada MBR formal dan informal agar segera memperoleh rumah yang kayak dan terjangkau,” tambahnya.

Hal itu diperlukan dalam menjaring masukan, aspirasi dan pengalaman yang sangat  berguna disumbangkan bagi BP Tapera yang dalam masa membangun sistem, mekanisme dan prosedur serta tata kelola yang baik.

Tujuannya untuk membangun kepercayaan publik dan ketangguhan institusi BP Tapera yang didukung dengan mekanisme pengambilan keputusan yang berdasarkan kepada keterbukaan dan akuntabilitas sebagai modal utama membangun sistem pembiayaan perumahan rakyat.

Share this news.

Leave a Reply