PROPERTY INSIDE – Sebanyak 9 ketua umum asosiasi perumahan sepakat membentuk Presidium Asosiasi Pengembang Nasional (PAPN). Tujuannya adalah memberikan masukan, menjalin kemitraan dan mencari solusi terbaik bersama dengan stakeholder.
Selain itu agar sektor perumahan rakyat yang menjadi salah satu program kerja pemerintah berjalan secara efektif dan efisien di lapangan terkait rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Barkah Hidayat , Ketua Umum Pengembang Indonesia (PI) salah seorang pendiri Presidium menjelaskan bahwa Presidium Asosiasi ini berawal dari keresahan para anggota dan pengurus asosiasi yang merasa seringkali tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan dan rapat yang dilakukan oleh stakeholders.
Baca juga: Demi Rumah Rakyat, 9 Asosiasi Bentuk Presidium Nasional
Sementara Muhammad Syawali, Ketua umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), yang juga merupakan salah satu pemrakarsa pembentukan presidium menjelaskan bahwa presidium dibentuk agar pembangunan perumahan MBR makin efektif dan efisien.
“Dari sisi regulasi, pemerintah pusat dan daerah sering tidak singkron. Ada yang mendominasi dan punya kepentingan masing-masing. Presidium ini akan terus memberikan solusi soal pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menekan angka backlog,” ujarnya.
Baca juga: Dampak Pandemi, REI: Pemulihan Industri Properti Butuh Kebijakan Extraordinary
Pencetus PAPN lainnya, Anton R. Santoso, Ketua Umum Perkumpulan Apersi, menjelaskan bahwa gagasan presidium merupakan upaya asosiasi untuk memperkuat posisinya, agar himbauan dan usulan pelaku usaha kepada pemerintah, perbankan dan mitra kerja lainnya, lebih didengar karena mempunyai kekuatan anggota yang lebih banyak.
“Tetapi asosiasinya tetap harus berjalan pada rel-nya. Tugas presidium ini hanya menyampaikan kebijakan tidak menyentuh dapur masing-masing asosiasi,” cetusnya.
Anton berharap adanya presidium akan membuat perjuangan pelaku usaha kepada pemerintah, perbankan dan mitra kerja terkait lebih kompak dan kokoh mengawal isu-isu perumahan rakyat ke depan.
Baca juga: HARGA FLAT, SUKU BUNGA KPR TURUN; INILAH SAAT YANG TEPAT BELI PROPERTI | PANANGIAN SIMANUNGKALIT
Ke depan, dalam diskusi itu mengemuka beberapa hal yang menjadi program aksi dan akan disikapi keberadaannya oleh presidium. Diantaranya adalah soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang harus didukung sekaligus dikawal agar manfaatnya lebih besar bagi MBR.
Pembiayaan Perumahan untuk kelompok MBR non fixed income, pengawalan UU Cipta Kerja. Usulan terobosan soal regulasi layanan tambahan BPJS Tenaga Kerja untuk perumahan,
Kemudian pembangunan perumahan bagi nelayan, percepatan layanan sertifikasi di tengah pandemi, Pemberdayaan Pemda dan Bank daerah dalam mengatasi backlog, serta skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) yang tahun depan belum jelas masih ada atau tidak.
Baca juga: Rumah Rakyat, Atasi Mismatch Sebaiknya Tapera Gandeng SMF
Selain itu, PAPN juga menyoroti masalah rumah subsidi terkait dampak pandemi yang juga mengganggu program sejuta rumah (PSR). Menurut Barkah, pemerintah harus cepat mengmabil lanngkah yang nyatakarena menurutnyakebutuhan rumah untuk MBR ini tinggi.
“Saat ini perbankan sanngat hati-hati dalam mengucurkan kredit subsidi ke MBR. Kalau properti bergerak maka perekonomian juga bergerak,” tegasnya.
