PROPERTY INSIDE – Masrida, April mendatang usianya genap 78 tahun. Wanita yang sudah sepuh ini memiliki 3 orang anak dan memiliki 7 orang cucu. Pensiunan guru sekolah ini bersuamikan seorang pedagang yang sudah almarhum sejak tahun 1994.
Masih terekam jelas saat pertama kali dirinya dan suami hijrah ke Depok pada awal tahun 1980. Sebelumnya wanita kelahiran Bukit Tinggi Sumatera Barat hidup di rumah petakan, di kawasan Kebon Melati, Jakarta Pusat.
Luas tanah rumahnya berukuran 90 meter persegi dan dibeli melalui kredit di Bank BTN dan dicicil selama 15 tahun dengan nominal lebih kurang Rp11 ribuan. “Saat ada program pegawai negeri sipil (PNS) untuk mendapatkan rumah melalui BTN saya tak berpikir panjang. Saya dan suami hanya ingin punya rumah sendiri,” jelasnya.
Anak ketiganya yang juga berprofesi sebagai guru menurut Masrida lahir di Depok, tak lama setelah dirinya dan keluarga tinggal di Perumnas Depok II Tengah. Masrida bercerita, saat itu Depok memang jauh kemana-mana minim fasilitas umum, tapi niat kuatnya untuk memiliki rumah sendiri untuk membangun mimpi hidupnya membuat kekhawatirannya sirna.
Menurutnya, habis adzan subuh, selesai solat saya harus bergegas pergi bekerja, kalau gak ya bisa kesiangan sampai sekolah, tempat saya mengajar di kawasan Gambir. Dan hingga kini ada yang selalu membekas dalam ingatannya, sambil tersenyum ia bercerita bahwa dirinya dan tetangganya guyonan kalau tempat tinggal mereka disebut rumah BTN karena singkatannya Bayar Tapi Nyicil.
Nenek Sida, panggilan para cucunya pada dirinya mengaku hingga kini tak akan menjual unit rumahnya pada orang lain. Padahal, 3 orang anaknya sudah memiliki rumah dan anaknya yang bontot menyewakan rumahnya pada orang lain karena alasan tetap ingin bersama sang ibu. “Kalau pun nanti suatu saat akan dijual, saya ingin rumah dibeli oleh salah satu orang anaknya. Seperti ada rasa tidak rela aja kalau dibeli orang lain,” ucapnya beberapa waktu lalu pada property inside.
Depok adalah satu kawasan pengembang perumahan di akhir tahun 1970-an yang digagas oleh pemerintah. Depok terkini tentunya jauh dan sangat jauh berbeda. Menjelma menjadi metropolitan baru yang berkembang pesat di pinggiran Jakarta. Tak dipungkiri, wajah Kota Depok dirajut oleh Bank BTN dan Perumnas, keduanya BUMN yang fokus pada perumahan. BTN dari sisi pembiayaan, Perumnas dari sisi pembangunannya.
Hingga kini Bank BTN (PT Bank Tabungan Negara Tbk.) sejak pertama kali melakukan program KPR pada 10 Desember 1976 di Semarang, Jawa Tengah telah menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp317 Triliun kepada 5 juta lebih masyarakat di Indonesia. Dari angka tersebut, pembiayaan KPR sebanyak 76% mengalir ke segmen KPR Subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sementara sisanya mengalir ke segmen KPR non subsidi.
Pencapaian ini membuat bank yang dulunya bernama Postpaarbank menguasai pangsa pasar KPR (baik subsidi maupun non subsidi) sebesar lebih dari 40%. Menariknya, pada segmen KPR Subsidi, secara akumulasi sejak tahun 2010 hingga November 2020 Bank BTN menguasai pangsa pasar sebesar 89%.
Besarnya pangsa pasar dan penyaluran KPR Subsidi tak lepas dari inovasi dan promosi yang terus dilakukan Bank BTN untuk mendukung skema subsidi yang diputuskan pemerintah, mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Uang Muka, Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan juga KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Dan peran BTN di tengah pandemi ini cukup penting dalam mendukung Program Sejuta Rumah (PSR) yang diinisiasi oleh Presiden RI, Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu.
Menteri BUMN Erick Thohir pada awal Desember 2020 lalu menyatakan akan mengembalikan peran bank BUMN, dan di dalamnya termasuk BTN untuk fokus pada pembiayaan perumahan sebagai fokus bisnisnya. Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun mendukung penuh langkah Menteri BUMN yang ingin menertibkan bisnis Bank BUMN agar kembali pada sektornya masing-masing.
Dengan fokus pada sektor masing-masing maka akan memperkuat kinerja bank BUMN tersebut serta menghilangkan persaingan tidak sehat yang terjadi dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). “Saya setuju dengan wacana dari Menteri BUMN agar bank fokus pada bidangnya masing-masing.
Menurut Misbakhun sudah sewajarnya BTN diberikan sepenuhnya anggaran kuota untuk rumah bersubsidi, Karena BTN punya sejarah panjang dan pengalaman serta data yang sangat memadai bagaimana mengelola sektor pembiayaan perumahan ini.
Lebih lanjut Misbakhun menegaskan, saat ini situasi ekonomi mengalami tekanan karena pandemi. Namun sektor perumahan khususnya rumah subsidi masih mengalami pertumbuhan. Untuk itu, dia meyakini, sektor perumahan bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, karena masih dibutuhkan masyarakat dan potensinya masih sangat besar dengan adanya backlog perumahan yang mencapai 7,5 juta unit rumah.
“Permintaan rumah subsidi juga masih tinggi dibandingkan rumah komersial dan sektor lainnya,” terangnya yang juga menegaskan bahwa perumahan subsidi harus jadi fokus utama pemerintah kedepan dengan pembiayaan, pendanaan dan anggaran dialokasikan ke sektor tersebut.
Untuk itu, dalam masa pandemi ini dan melihat daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi masih tinggi, Misbakhun menyarankan agar anggaran atau kuota rumah subsidi ditambahkan menjadi 400.000 hingga 600.000 unit. Jika ini bisa diterapkan maka pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia juga besar.
“Karena sektor ini pasarnya masih sangat luas dan dari sisi risiko juga sangat aman karena ada agunannya berupa rumah,” tegas Misbakhun.
