Pajak Rumah Rp2 Miliar ke Bawah Ditanggung Pemerintah 100%

PROPERTY INSIDE – Pemerintah mengumumkan pemberian insentif perpajakan di sektor properti dengan rincian rumah tapak dan susun yang diberikan fasilitas 100 persen PPN ditanggung pemerintah untuk rumah di bawah Rp2 miliar.

Sementara untuk rumah Rp2 miliar sampai Rp5 miliar, pemerintah menanggung PPN sebesar 50 persen. Kebijakan ini pun berlaku sampai Agustus 2021 mendatang dan menyasar rumah ready stock.

Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, kebijakan ini ditujukan untuk mendorong penjualan pasokan rumah yang telah dibangun oleh pengembang pada 2020 dan 2021.

Baca juga: Kementerian PUPR : Masalah Perumahan Perlu Ditangani Dengan Serius

“Kebijakan ini bertujuan membantu masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak huni yang sudah ada di pasar perumahan melalui pembebasan PPN,” kata dia dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/3).

Berdasarkan data dari asosiasi, perumahan non subsidi dengan harga Rp300 juta sampai Rp1 miliar masih terdapat stok sekitar 9 ribu rumah. Kemudian untuk rumah seharga Rp1 miliar hingga Rp2 miliar juga masih terdapat 9 ribu rumah.

“Rp2-3 miliar ada 4.500 rumah. Rp3- 5 miliar ada 4.400 rumah. Jadi untuk rumah ini diberikan insentif tadi,” kata Basuki.

Baca juga: Vaksinasi, Dorong Pemulihan Ekonomi Dan Pasar Apartemen Mulai Bergerak

Menteri Basuki menambahkan, kebijakan insentif PPN ini juga melengkapi empat kebijakan yang sudah ada di sektor perumahan. Pertama fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP pada 2021 ini sebesar Rp16,6 triliun untuk 157.500 unit rumah.

Kemudian subsidi selisih bunga sebesar Rp5,96 triliun, subsidi bantuan uang muka sebesar Rp630 miliar untuk 157 ribu rumah, dan alokasi untuk pembiayaan perumahan berbasis tabungan pada 2018.

“Secara keseluruhan, capaian program untuk 2020 yang lalu jumlah rumah 200.972 unit difasilitasi dengan bebas PPN sebesar Rp2,92 triliun,” jelas dia.

Share this news.

Leave a Reply