Rumah Subsidi, Antara Perbaikan Sistem dan Kendalanya

PROPERTY INSIDE – Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan  (PPDPP) Arief Sabaruddin mengakui ketepatan sasaran dari pemenuhan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menjadi PR pemerintah.

Ketepatan sasaran yang dimaksud tidak hanya terkait sasaran penerima atau MBR saja, tetapi juga menyangkut kualitas rumah bersubsidi yang dibangun pengembang.

Di sinilah, menurut Arief, perlu peran pemerintah sebagai regulator dalam mengembangkan sistem besar untuk membangun ekosistem perumahan yang lebih baik.

Baca juga: Rumah Subsidi, Pemerintah Ingatkan Penyaluran KPR Harus Tepat Sasaran

Dalam rangka itu, PPDPP menyebut telah memberikan kontribusi dengan mengembangkan sistem yang merangkum seluruh proses dalam pemenuhan rumah bersubsidi dengan berbasis teknologi informasi.

Sejak tahun pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah meluncurkan SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) sebagai sistem besarnya dengan beberapa subsistem di bawahnya yang lebih detail dan memiliki fungsi spesifik,

Subsistem yang dimaksud antara lain Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk), Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), dan Sistem Aktivasi QR Code (SiAki QC).

Baca juga: Puri Harmoni Muktiwari Pasarkan Rumah Subsidi Dengan Spesifikasi Premium

Namun dibalik itu kendala di lapangan tetap ada, Joko Suranto, Chief Executive Officer (CEO) Buana Kassiti Group mengatakan pengembang saat ini melakukan banyak hal dengan segala ketidak pastian diluar, dan ketidak pastian anggaran.

“Kemudian muncul Sireng dan segala turunannya sehingga akhirnya muncul SiPetruk. Mestinya lebih berimbang karena secara konstitusi negara harus menyediakan hunian bagi rakyatnya, dan kami sebagai developer siap membangun rumah itu sendiri. Tapi hal-hal yang tidak pasti seharusnya dikomunikasikan,” ujar Joko.

Baca juga: TINGGAL DI HUNIAN TOD BUKAN LAGI SEKEDAR LIFESTYLE TAPI KEBUTUHAN | LRT CITY

Joko mengatakan, REI Jabar saat ini bersama konsultan sedang menghitung apakah dengan kebijakan dan perubahan ini masih visible atau ekonomis. “Jangan jadikan kesalahan beberapa pengembang sebagai alat ukur secara keseluruhan pengembang. Kedepan diperlukan roadmap sehingga kami bisa membuat perencanaan,” kata Joko.

Sementara Tuti Mugiastuti, Direktur Utama TMA Group mengaku sependapat dengan Joko dan sebagai pengenbang merasakan bingung dan berat dengan SiPetruk yang akan diberlakukan. Semoga saja ada perubahan atau diundur. Saat ini juga ada terobosan baru yang dilakukan BTN dengan Tapera.

Baca juga: HUNIAN MEWAH DI “PONDOK INDAHNYA” KOTA BOGOR | THE SPRING OF PAKUAN

Menurutnya Tapera ruang lingkupnya sangat terbatas saat ini, hanya untuk ASN saja. Sementara ASN yang mengambil rumah, terutama di perumahan yang dibangun TMA Group relatif kecil, yakni kurang dari 5%. Jadi ini berat.

“Kemudian ada lagi BP2BT. Ini juga masih belum menarik di masyarakat sekalipun ada bantuan Rp40 juta.  Karena suku bunga dan lainnya. Itu masih kurang menarik jika dibanding dengan FLPP dan SSB. Jadi pertanyaannya kenapa harus ke Tapera dan BP2 BT? Kenapa tidak ke FLPP dan SSB saja?” kata Tuti.

Baca juga: Ciputra Group Kolaborasi Dengan Toda Group, Pembangunan The Newton 2 Dimulai

Sedangkan Zewwy Salim, Direktur PT Anugerah Wahana Indah mengatakan, saat ini masih ada beberapa kendala, sehingga apakah sistem yang dibuat akan membantu atau malah menjadi ganjalan bagi pengembang. Kendala tersebut misalnya terkait sambungan listrik.

“Lalu MBR non fix income seringkali tidak lolos analisa bank. “Bagaimana solusi dari pemerintah mengingat telah ada pengaturan bantuan dan/atau kemudahan pembiayaan perumahan bagi MBR dengan penghasilan tidak tetap,” kata Zewwy.

Share this article:

Leave a Reply