PROPERTY INSIDE – Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memantau pembangunan rumah untuk masyarakat di daerah.
Pemantauan ini sangat dibutuhkan untuk mendukung proses pendataan Program Satu Juta Rumah (PSR). Dengan demikian, seluruh pembangunan rumah dapat terdata dengan baik.
“Kami akan terus memantau progress Program Satu Juta Rumah yang ada di daerah. Kami memiliki SNVT Penyediaan Perumahan yang ada di setiap provinsi di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid.
Baca juga : Insinyur CPNS Kementerian PUPR Bantu Masyarakat NTB
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, jumlah capaian PSR pada tahun 2015 mencapai 699.770 unit, tahun 2016 meningkat menjadi 805.169 unit dan tahun 2017 lalu meningkat lagi menjadi 904.758 unit.
Hingga 20 Agustus ini menurut Khalawi, jumlah pembangunan rumah sudah mencapai angka 582.638 unit. Kementerian PUPR pun tetap optimis bahwa dalam jangka waktu 4,5 bulan ke depan pembangunan rumah yang saat ini sedang dalam proses pembangunan bisa selesai tepat waktu.
Baca juga : Wae Rebo, Kampung di atas Awan
“Masih ada waktu 4,5 bulan lagi. Pembangunan rumah kami taget selesai sekitar bulan Oktober dan November. Kami optimis tahun 2018 ini jumlah pembangunan rumah di Indonesia bisa tembus satu juta rumah,” ujar Khalawi optimis.
Agar proses monitoring di lapangan dapat terlaksana dengan baik, Khalawi juga meminta agar Kepala SNVT PP maupun PPK yang bertanggung jawab atas pembangunan rumah dapat terjun langsung ke lapangan.
Hal itu diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. “Saya minta Kepala SNVT PP dan PPK yang bertanggung jawab di daerah untuk ke lapangan. Harus buat strategi dan minta agar kontraktor pelaksana untuk mengejar target pembangunan,” tandasnya.
Salah satu bentuk monitoring yang dilaksanakan adalah melalui e-monitoring. Dalam hal ini SNVT PP di daerah melaporkan progres fisik dan keuangan dengan menginput data e-monitoring tersebut.
“Kami juga minta SNVT PP untuk bisa mempersiapkan tender lelang dini yang akan dilaksanakan bulan depan. Dengan demikian, pembangunan rumah bisa dilaksanakan sejak awal tahun,” terangnya.
Baca juga : Ciputra Bangun Pengembangan Tahap II Proyek di China
Sebagai informasi, dari data yang ada di Kementerian PUPR, tercatat jumlah kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia dibagi menjadi empat jenis. Pertama, backlog perumahan dari sisi penghunian jumlahnya sekitar 7,6 juta. Kedua, dari sisi kepemilikan jumlah backlog cukup besar yakni 11,4 juta unit.
Ketiga, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia tercatat 3,4 juta unit dan ke empat adalah dari jumlah luasan Kawasan kumuh diperoleh data bahwa di kawasan perkotaan jumlah luas kawasan kumuh mencapai 38.431 hektar dan di Kawasan perdesaan jumlahnya malah lebih besar lagi yakni 78.384 hektar.
