PROPERTY INSIDE – Selasa lalu (5/03), Ruang Singasari, Hotel Sahid Jakarta pelaku industri perumahan berkumpul. Hadir para ketua umum asosiasi industri properti seperti Soelaeman Soemawinata (REI), Junaidi Abdilah (Apersi), Endang Kawidjaja (Himpera) dan juga ada Asmat Amin, Managing Director SPS Group.
Selain itu juga hadir tim sukses dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo – Ma’ruf Amin yaitu Arif Budimanta, sementara dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno yakni Suhendra Ratu Prawiranegara.
Berkumpulnya mereka dalam rangka diskusi yang diadakan oleh forum wartawan perumahan rakyat (Forwapera) dengan tema Rembuk Nasional bertajuk “Mengukur Perlunya Kementerian Perumahan Rakyat Pada Kabinet 2019-2024”.
Baca juga: Rumah Rakyat: BPN Siap Hidupkan Kemenpera, TKN Pertahankan PUPR
Dimana sejak pada Kabinet Jokowi, Kementerian Pekerjaan Umum disatukan dengan Kementerian Perumahan Rakyat dengan nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dan hasilnya menurut Arif Budimanta capaian pembangunan rumah rakyat tahun ini berda diangka 1 juta unit lebih, membuktikan efektifitas penyatuan kementerian ini.
Sementara Suhendra dari BPN Prabowo argumennya kontradiktif dengan Arif. Menurut Suhendra, jika Prabowo memenangi pemilihan presiden, pihaknya akan menghidupkan kembali kementerian perumahan rakyat dengan alasan akan lebih fokus dan akan menyelesaikan backlog yang berada di angka 11,4 juta unit.
Menyikapi perbedaan ini Ketua Umum Housing Urban Development (HUD) Institute Zulfi Syarif Koto yang hadir sebagai salah penanggap dalam acara tersebut mengatakan, pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahana Rakyat dirasa tidak perlu. Yang perlu dilakukan bagaimana mengubah fungsi dari Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pembangunan Perkotaan.
Baca juga: Dalam 9 Jam 92 ribu Orang Daftar Uji Coba MRT Jakarta
Menurutnya, terkait nama dan fungsinya, Kementerian PUPR sudah tidak lagi relevan lagi. Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan juga Jepang sudah mengadaptasi konsep lembaga pembangunan perkotaan.
“Kalau kita memunculkan kembali kementerian perumahan rakyat dan berdiri sendiri, ini namanya kemunduran. Yang perlu itu adalah Kementerian Pembangunan Perkotaan. Jadi namanya Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan,” jelas Zulfi.
Suara Asosiasi Pengembang
Sementara itu, Soelaeman Soemawinata (REI) menyikapi permasalah rumah rakyat mengatakan, untuk suplai salah satunya dengan memastikan perumahan yang dibangun bisa terjangkau bagi masyarakat.
“Perlu atau tidak, tetapi harus diperkuat. Kalau dipisah, juga harus tetap diperkuat. Kalau pun sekarang tetap ada, harus diperkuat juga,” tegas Soelaeman yang menegaskan bahwa soal mengurangi jumlah backlog perumahan yang mencapai 11,4 juta tidak hanya bisa diselesaikan dengan menarget pembangunan rumah saja seperti yang dilakukan saat ini, yakni program sejuta rumah.
Baca juga: Lebih Cepat Dari Jadwal, Pollux Habibie Gelar Topping Off Tower 2 Meisterstadt Batam
Lebih lanjut Eman sapaan akrab Soelaeman mengatakan, pembangunan perumahan dengan mengejar backlog harus ditopang penyelesaian masalah yang ada di dalam pembangunan rumah rakyat tersebut.
Menurut Eman, pembangunan rumah rakyat yang disubsidi pemerintah masih menyimpan masalah mendasar dan ini harus berjalan bersama dan seimbang. “Masalah tersebut seperti regulasi, perizinan, perpajakan, perbankan dan pembiayaan, pertanahan, tata ruang dan infrastruktur. Masih ada kendala, contohnya perizinan yang masih memakan waktu lama,” tegasnya.
Baca juga: Penetrasi Pasar, Harvest City Incar Pasar Komunitas Mobil
Sedangkan Ketua Umum Himpera Endang Kawidjaja dengan nada diplomatis mengatakan bahwa tak perlu dilakukan pemisahan antara kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
“Dengan menyatu di Kementerian PU sendiri memberikan keuntungan bagi sektor perumahan itu sendiri. Menurut kami tidak terlalu penting, ada keuntungannya kalau menempel dengan PU, kemampuan Menteri bisa merealokasi,” jelasnya.
Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan bahwa PUPR perlu dipisah, pasalnya kedua kementerian ini memiliki cakupan konsentrasi yang berbeda.
Baca juga: Material Pengganti Kaca ini Tampilkan Bangunan Lebih Futuristik
“Perumahan rakyat faktanya menjadi nomor urut kesekian. Saya memiliki pandangan bahwa roh dari PU dan PR itu sangat berbeda,” tegas Junaidi yang menegaskan bahwa perumahan itu mencakup hal-hal kemanusiaan, tempat tinggal, sedangkan pekerjaan umum itu sesuatu yang bisa diubah dan kapan pun bisa dihentikan.Beda dengan perumahan, tidak bisa.
Selain itu, menurut Junaidi berbeda. Dalam industri pembangunan perumahan ada unsur marketing, promosi. Selain itu juga ada system pembiayaan untuk developer dan juga masyarakat dan di lapangan ada urusan pertanahan hingga LSM,” tegas Junaidi.
