PROPERTY INSIDE – Wacana pemindahaan ibukota RI dari Jakarta sebenarnya telah lama digaungkan, bahkan Presiden Soekarno sendiri telah menargetkan kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai salah satu pilihan. Sementara Presiden Soeharto pernah mengusulkan daerah Jonggol, Jawa Barat sebagai pilihan lokasi ibukota baru.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi baru-baru ini kembali mewacanakan pemindahan Ibukota. Presiden mengungkap bahwa ada tiga kandidat lokasi yang memungkinkan untuk menjadi lokasi baru Ibukota Republik ini. “Bisa di Sumatra, tapi kok nanti yang timur jauh, di Sulawesi agak tengah tapi di barat juga kurang, di Kalimantan kok di tengah-tengah,” ungkap Jokowi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan menciptakan ibu kota baru sebagai pusat pemerintahan, sementara itu Jakarta akan menjadi pusat ekonomi dan bisnis.
Baca juga: Agresifnya Kementerian PUPR Membangun Jabodetabek
Bambang juga menegaskan ibu kota baru yang khusus menopang pemerintahan Pusat pemerintahan baru ini hanya akan menampung kurang lebih 900.000-1,5 juta penduduk. “Kota yang saya sampaikan waktu ratas lalu tidak didesain untuk 10 juta penduduk,” ungkapnya.
Bambang juga menyebut bahwa Pemerintah juga akan melakukan konsultasi dengan parlemen terkait rencana pemindahan Ibukota ini. Pasalnya, ada undang-undang terkait dengan penetapan ibu kota negara yang harus direvisi terlebih dahulu jika pemerintah memutuskan memindahkan pusat administrasinya.
Sebelum pemerintahan Jokowi, Presiden SBY juga pernah membuka wacana pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta setelah melawat ke Kazakhstan. SBY mengaku telah lama memikirkan wacana ini dengan merujuk beberapa negara yang telah lebih dulu sukses memindahkan ibu kota, salah satunya Kazakhstan.
Menurut SBY, pemindahan ibu kota akan menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Jika Indonesia memiliki kota pusat pemerintahan yang baru, SBY yakin kondisi Jakarta akan jauh lebih baik. Meski ibu kota pindah, Jakarta akan tetap berfungsi sebagai pusat ekonomi dan perdagangan.
Ciputra, begawan properti Indonesia pun menyampaikan hal yang sama. Menurut pria yang akrab dipanggil Pak Ci itu, beban Jakarta sebagai ibukota negara sudah sangat berat. Karena itu, dirinya sangat mendukung rencana pemindahan Ibukota Republik Indonesia ke luar pulau Jawa yang diwacanakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Ciputra: Pemindahan Ibukota Tidak akan Mengurangi Harkat dan Martabat Jakarta
Menurutnya banyak negara-negara di dunia yang telah melakukan hal itu dan terbukti berhasil. Pemindahan ibukota negara ini menurutnya tidak akan mengurangi kekuatan Jakarta sebagai kota metropolitan dunia.
“Pemindahan ibukota ini, tidak akan mengurangi harkat dan martabat kota Jakarta. Kita sudah lihat New York, Sydney, Kuala Lumpur ibukota tidak disana, toh mereka berkembang luar biasa. Jakarta ini letaknya strategis sekali, jadi buat saya, ibukota di sini atau diluar Jakarta tidak ada persoalan untuk Jakarta. Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis dan pariwisata,” sebutnya dalam wawancara ekslusif dengan Property Inside beberapa waktu lalu.
Andrinof A. Chaniago mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, pernah memaparkan bahwa pemindahan Ibukota membutuhkan anggaran antara Rp 50 – 100 triliun. Jangka waktu yang dibutuhkan sekitar 10 tahun.
“Rekomendasi saya ke Kalimantan karena jumlah penduduk masih jarang, lahan luas, pulau aman dari ancaman gempa, dan lokasi di tengah Nusantara jadi mudah untuk dijangkau orang,” ujar Andrinof.
Abubakar Siddiq, seorang praktisi media berpendapat lain. Kepada Property Inside dia menjelaskan bahwa pemindahaan ibukota negara harus memandang aspek geografis dan geopolitis. Menurutnya, pemindahaan ibukota negara seharusnya tidak jauh dari ibukota yang lama. Hal ini penting untuk mempertimbangkan efisiensi biaya.
Baca juga: Kepala Bappenas: Opsi Ibukota Baru, Semuanya Diluar Jawa
“Mari kita lihat beberapa negara yang telah berhasil memindahkan ibukota negaranya, semisal Jepang yang memindahkan Kyoto ke Tokyo atau Malaysia yang memindahkan Kuala Lumpur ke Putrajaya. Keduanya tidak jauh dari ibukota yang lama. Tentu pemilihan lokasi ini harus mempertimbangkan efisiensi biaya, faktor geografis dan geologis,” jelas Abubakar.
Menurut dia, seharusnya pemindahan ibukota tetap berada di sekitar Jakarta atau minimal masih di pulau Jawa. Sebab jika pemindahan dilakukan di luar Jawa maka dana yang dibutuhkan akan sangat besar dan tentu saja akan membebani APBN.
“Saya lebih melihat kawasan Jonggol dan Tangerang yang potensial untuk itu. Jika dipindahkan ke luar Jawa bagaimana costnya? Misalnya, kita harus membangun bandara baru, infrastruktur baru, sementara jika berdekatan dengan ibukota yang lama semua itu sudah tersedia dan masih dapat dimanfaatkan,” ujarnya.
Memang rencana pemindahan ibukota ini dapat menjadi salah satu solusi bagi permasalahan Jakarta. Namun tetap harus diingat apakah solusi ini tidak akan menambah permasalahan baru bagi pemerintah. Apalagi jika pemilihan lokasi dan masterplan pemindahaan ibukota ini tidak terencana dengan baik.
