Tahun 2020 Kementerian PUPR Dapat Anggaran Rp120,1 T, Rp8,48 T untuk Perumahan

By 19 September 2019Featured, Info PUPR

PROPERTY INSIDE – Komisi V DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 120,21 triliun untuk RAPBN TA 2020.  Penetapan ini merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat dengan agenda pengesahan hasil pembahasan alokasi anggaran dan program adalah keputusan terakhir RAPBN di Komisi V DPR.

Selanjutnya hasil rapat diserahkan ke Badan Anggaran DPR RI untuk kemudian ditetapkan dalam Sidang Paripurna menjadi UU APBN Tahun 2020. RAPBN Tahun Anggaran 2020 untuk Kementerian PUPR itu akan dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 43,97 triliun, konektivitas sebesar Rp 42,95 triliun, permukiman sebesar Rp 22 triliun, dan perumahan sebesar Rp 8,48 triliun.

Sedangkan untuk pengembangan sumber daya manusia Rp 525,2 miliar, pembinaan konstruksi Rp 725 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp 263,8 miliar dan dukungan manajemen, pengawasan serta pengembangan inovasi sebesar Rp 1,08 triliun.

Baca juga: Insentif Fiskal Industri Properti, Menkeu: Kapan Growth 15%?

Anggaran juga akan digunakan untuk mendukung 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas sebesar Rp 4,89 triliun, infrastruktur pendukung PON XX di Papua sebesar Rp 793 miliar serta dukungan infrastruktur pendidikan dan pasar sebesar Rp 6 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR di Gedung DPR, Rabu (18/9).

“Kementerian PUPR akan berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan senantiasa memperhatikan target yang telah ditetapkan, baik di dalam RPJMN, Restra Kementerian PUPR, direktif Presiden termasuk aspirasi anggota DPR RI,” kata Basuki.

Baca juga: Sibuk Polemik KPK, Tapi Lupa Negeri Ini Butuh “KPR”

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga mengapresiasi pengesahan 5 Undang-Undang terkait PURP yang dihasilkan dalam 5 tahun terakhir. Kelimanya adalah UU No 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, UU No 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, UU No 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan UU Sumber Daya Air yang baru disahkan pada Selasa (17/9) lalu.

Sedangkan dalam menjalankan fungsi pengawasan, Menteri Basuki menyatakan bahwa Komisi V telah melaksanakan secara reguler kunjungan kerja dan terjun langsung ke lapangan untuk mengecek pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR.

“Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas prestasi ini. Mengupas buah terkena getah, mencuci mulut setelah makan ikan teri, walaupun nanti kita akan berpisah, kami selalu ingat pesan Komisi V DPR RI,” tutur Basuki menyampaikan pantun pantun perpisahan kepada para anggota Komisi V DPR.

Share this news.

Leave a Reply