PROPERTY INSIDE – Ditemui di kantornya, Junaidi Abdillah, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengaku heran dengan pihak-pihak yang terkait dalam urusan rumah subsidi.
Dirinya yakin, saat jumpa dengan Presiden Joko Widodo pada tengah September lalu (16/09), masalah rumah subsidi terkait kuota Fasilitas likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terselesaikan masalahnya.
“Saat pertemuan tersebut tak hanya ada Menteri PUPR saja, tapi juga ada menteri lain yang terkait urusan ini. Dan Pak Jokowi berkomitmen untuk tambah kuota FLPP dan kita bereterimakasih atas komitmen beliau terhadap rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tegasnya.
Baca juga: Rumah Subsidi, Apersi Sambut Positif Tambahan Kuota
Junaidi menambahkan, kami sebagai pengembang yang fokus pada pembangunan rumah untuk masyarakat kecil berharap tambahan subsidi segera direalisasikan karena hal ini sudah disetujui presiden.
Pasca bertemu Jokowi, menurut Junaidi ada pertemuan lanjutan yang diadakan di kementerian keuangan. Semua asosiasi perumahan hadir, direksi BTN, menteri PUPR, menteri keuangan dan juga dirjen terkait juga hadir.
Baca juga: Rumah Subsidi, BTN Dapat Tambahan Kuota 2.467 Unit
“Pertemuan ini memutuskan adanya dana tambahan kuota subsidi FLPP awal sebesar Rp 2 triliun, sumbernya 500 miliar dari dana SMF dan sisanya 1,5 triliun dana talangan dan bank BTN,” imbuh Junaidi.
Selain itu menurut Junaidi, dari pertemuan tersebut juga adanya anggaran yang bersumber dari SBUM (Subsidi uang muka) yang masih tersedia.
“Kami berharap dalam waktu dekat ini, tambahan awal kuota subsidi KPR FLPP ini bisa direalisasikan di lapangan untuk konsumen MBR untuk mendukung Program Sejuta Rumah Bapak Presiden,” katanya berharap.
Baca juga: Kuota Rumah Subsidi Habis, Developer Menangis
Imbasnya menurut Junaidi, tak hanya masyarakat saja yang kebingungan karena tak bisa akad kredit untuk memiliki rumah. Selain itu jika belum terealisasi dalam waktu dekat maka program tersebut tidak akan berjalan secara efektif.
“Sebenarnya ini persoalan ada di pemerintah, kita pengembang menunggu dan sebentar lagi memasuki akhir tahun. Kalau lebih lama lagi realisasinya, nanti alasannya tidak terserap kuotanya,” tegasnya.
Selain itu Junaidi mengaku, bahwa pengembang juga kena kena imbasnya. Dalam membangun, kontruksi menggunakan kredit perbankan sehingga jika tidak segera direalisasikan, bunga pinjaman akan terus membebani.
