PROPERTY INSIDE – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta seluruh jajaran pegawai Kementerian PUPR untuk melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kabinet Indonesia Maju.
Hal tersebut disampaikan di hadapan para Pejabat Tinggi Madya, Pratama, Kepala Balai dan Satuan Kerja serta Pejabat Pembuat Komitmen yang hadir dalam workshop Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Menteri Basuki mengaskan, nomor satu perintah Presiden adalah jangan korupsi. Sudah sering saya sampaikan tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara untuk pembangunan infrastruktur.
Baca juga: Cileungsi, Sunrise Property Yang Kian Seksi
Kedepan, menjaga kredibilitas dan kepercayaan akan jauh lebih berat daripada mencapainya,” kata Menteri Basuki di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (30/10).
Ia menambahkan agar kita dapat menjauhkan diri dan keluarga dari tindak pidana korupsi, antara lain dengan selalu menjalankan pola hidup sederhana.
Selanjutnya Menteri Basuki menegaskan bahwa Presiden Jokowi juga meminta agar seluruh pejabat dan staf Kementerian PUPR terus bekerja cepat, bekerja keras, dan kerja produktif.
Baca juga: Menteri Suharso: Peran Bappenas Sebagai Clearing House
“Jangan bekerja monoton hanya di kantor, selalu monitor ke lapangan, karena banyak sekali hal-hal bisa diselesaikan langsung di lapangan bukan di kantor,” pesan Menteri Basuki.
Ditambahkan Menteri Basuki, keberhasilan kerja Kementerian PUPR tidak bisa diwujudkan dari satu orang atau satu unit organisasi (unor), melainkan kerja sama tim yang melibatkan banyak pihak.
“Saya tekankan untuk meningkatkan kerja sama tim. Tidak ada satu pun hasil kerja yang bisa diklaim bahwa merupakan hasil sendiri, baik individu ataupun unor tertentu,” ujarnya.
Baca juga: Jhon Wempi Wetipo Jabat Wamen PUPR, Siapa Dia?
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR yang selama ini telah bekerja keras pada periode pertama Presiden Jokowi pada Kabinet Kerja 2015-2019.
Terkait upaya mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur tahun 2020, Menteri Basuki menyatakan Kementerian PUPR akan mulai melaksanakan pelelangan dini pada awal November 2019.
Baca juga: Destinasi Pariwisata Prioritas, PLN Pasok Kebutuhan Listrik 241 Ribu KVa
Total paket yang akan dilelang dini sebanyak 3.500 paket atau 39% dari total rencana paket pekerjaan tahun 2020 sebanyak 9.000 paket. “Melalui workshop ini kita rencanakan agar bisa melaksanakan lelang dini mulai 4 November 2019,” kata Menteri Basuki.
Kementerian PUPR terus berupaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme PBJ salah satunya dengan membentuk Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 Provinsi di Indonesia yang menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Maret 2019 lalu.
