Rumah Subsidi, Apersi Berharap Solusi

PROPERTY INSIDE – Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah berharap ada pertemuan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) dengan asosiasi yang dipimpinnya.

“Kami berharap bisa bertemu dengan Pak Basuki Hadimuldjono. Kita ingin ucapkan selamat atas terpilihnya kembali beliau menjadi Menteri PUPR,” jelas Junaidi melalui sambungan telepon kepada propertyinside.

Baca juga: Rumah Subsidi, Apersi: Segera Realisasikan Janji Tambahan Kuota

Junaidi menegaskan, Apersi sangat mendukung program sejuta rumah (PSR) yang merupakan program presiden Joko Widodo. Selain itu mengapresiasi prestasi Pak Basuki yang dipercaya kembali masuk dalam jajaran kabinet periode kedua Presiden Joko widodo. “Kami pun berharap, program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap menjadi fokus pemerintah,” harapnya.

Junaidi mengaku, anggota Apersi yang merupakan kontributor pembangunan rumah subsidi berharap pemerintah memberikan dorongan yang maksimal untuk mensukseskan program ini. Selain itu Apersi berharap solusi dari permasalah yang menurut Junaidi belum terselesaikan dari tengah tahun ini.

Baca juga: KSPN Super Prioritas, Apa Saja Yang Dibangun?

Selain itu, Apersi berharap dana talangan kuota rumah murah subsidi melalui skim FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) segera dapat direalisasikan dalam waktu dekat ini.

“Kita juga berharap agar anggaran kuota FLPP tahun depan bisa ditingkatkan karena ini penting untuk mengurangi persoalan backlog perumahan khususnya bagi MBR,” imbuhnya.

BP2BT

Diakui, walau dana subsidi FLPP tahun ini sudah habis sejak beberapa bula lalu, pemerintah mendorong para pengembang untuk memanfaatkan skim Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Namun pola ini tak berjalan mulus sesuai harapan pemerintah.

Baca juga: Jhon Wempi Wetipo Jabat Wamen PUPR, Siapa Dia?

Pola ini menurut Junaidi sangat membantu namun masih ada kekurangannya, seperti aturan SLF (sertifikat laik fungsi) harusnya dipermudah jangan memberatkan para pengembangan dan dibuat lebih efesien.

“Kemudian, kobnsep tabungan dipermudah dari 6 bulan menjadi 3 bulan. Selain itu  uang muka dari 5 persen menjadi 1 persen dan bunga cicilan jangan bunga komersial karena akan memberatakan masyarakat, harusnya fixed seperti FLPP,” imbuh Junaidi.

Share this news.

Leave a Reply