PROPERTY INSIDE – Pemerintah mengklaim telah mendorong pertumbuhan industri properti dengan memberikan berbagai insentif untuk sektor ini. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, tahun 2018 pemerintah sudah memberikan insentif pajak di sektor properti yang mencapai Rp 5,7 triliun.
Angka itu merupakan insentif yang berasal dari pembebasan pengurangan PPh, pembebasan PPN dan lainnya. Lebih lanjut Suhasil mengatakan, meski ekonomi saat ini sedang berat dan belum melihat adanya kepastian tahun depan akan stabil, pemerintah berencana untuk mereview kembali insentif-insentif pajak properti yang sudah berlaku saat ini.
Baca juga: Manajemen Proyek Kontruksi, Indonesia-Korea Susun SOP
Suahasil dalam acara LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) Property Outlook 2020, yang digelar pada Rabu (18/12) menjelaskan, insentif-insentif pajak pada sektor properti yang sudah ditebarkan oleh pemerintah antara lain tidak mengenakan perpajakan nilai (PPN) untuk rumah sederhana, rumah sangat sederhana.
Pemerintah juga sudah melakukan pembebasan PPN untuk rumah korban bencana alam. Tak hanya itu, pemerintah juga sudah melakukan pemberian insentif untuk masyarakat menengah sampai ke atas, seperti penurunan PPh sebesar 5%.
Baca juga: Rumah Subsidi, Himperra: Dana BPJS Bisa Jadi Solusi Pembiayaan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga sudah melakukan simplifikasi atas validasi penjualan tamah dan bangunan, dari 15 hari menjadi 3 hari. Untuk hunian super mewah, pemerintah juga sudah meningkatkan batasan PPh dan PPnBM dari Rp 10 miliar menjadi Rp 30 miliar.
Dalam acara yang digelar di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga melakukan serah terima 88 aset kepada Lembaga Manajemen Aset Negara.
Suahasil juga meminta untuk melibatkan dunia usaha dalam mengelola aset. “Pengelolaan aset negara harus melibatkan dunia usaha. Sektor properti harus terlibat dan mencari cara untuk mengelola aset negara,” ungkapnya.
