Atasi Backlog Perumahan, Tapera Data Peserta Melalui Dukcapil

By 19 December 2019Info PUPR, Property News

PROPERTY INSIDE – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog) terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Saat ini jumlah backlog mencapai 7,6 juta unit dan rumah tidak layak huni sebanyak 3,4 juta unit.

Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah dengan pengelolaan dana tabungan perumahan di Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk tahap awal, dana yang dikelola BP Tapera berasal dari keanggotaan PNS  yang sebelumnya dikelola oleh Bapertarum-PNS yang dibubarkan pada 24 Maret 2018.

Baca juga: Rumah Subsidi, Himperra: Dana BPJS Bisa Jadi Solusi Pembiayaan

“Hal ini bertujuan agar BP Tapera bisa membangun kredibilitas organisasi terlebih dahulu bagaimana mengelola uang dalam jumlah besar, baru nanti tabungan dari masyarakat yang lebih luas,” kata Menteri Basuki selaku Ketua Komite Tapera.

Dalam rangka persiapan operasional, BP Tapera bersinergi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memadankan data Peserta khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahap awal.

Pemadanan data tersebut perlu dilakukan mengingat setiap data peserta perlu dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat utama untuk menerbitkan nomor Single Investor Identification (SID) dan Investor Fund Unit Account (IFUA) bagi setiap peserta  oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Baca juga: Banyak Relaksasi, Triniti Dinamik Optimis Pasar Membaik

Sinergi antara BP Tapera dengan Ditjen Dukcapil diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Komisioner BP Tapera dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta (17/12). Menurut Komisioner BP Tapera Adi Setianto, BP Tapera diperkirakan siap beroperasi mulai pertengahan 2020.

“Ini kan cikal bakalnya data. Data dari Bapertarum-PNS diadu dengan data Dirjen Dukcapil diadu dengan data Taspen. Setelah itu kita buat roadmap kesiapan operasional, kurang lebih enam bulan,” imbuh Adi yang menegaskan bahwa kolaborasi ini  diharapkan dapat menekan backlog dan mempercepat pemenuhan rumah pertama layak huni bagi MBR.

Baca juga: Presiden Resmikan Jalan Tol Pertama Di Kalimantan

Hal ini sesuai dengan tujuan BP Tapera yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 pasal 3 yakni untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.

“Undang-undang ini mengamanatkan Tapera untuk menyelenggarakan pengelolaan dana Tapera yang melingkupi kegiatan pengarahan, pemupukan dan pemanfaatan dana. Kemudian dana tersebut dikelola melalui sebuah model operasional berbasis Kontrak Investasi Dana Tapera (KIDP),” ujar Adi.

Baca juga: Dapat Dana Talangan FLPP, BTN Lakukan Akad Massal

Sebagai informasi, pada tahap awal ini peserta Tapera adalah PNS.  Pada tahap selanjutnya, masyarakat Indonesia berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan telah bekerja serta memiliki penghasilan di atas UMR akan menjadi peserta Tapera.

Peserta Tapera nantinya akan menabung sebesar 3 persen dari penghasilan. Tabungan ini kemudian akan dikembalikan kepada peserta di akhir masa kepesertaan beserta hasil pemupukannya. Khusus untuk peserta MBR, BP Tapera menyediakan skema pembiayaan perumahan untuk pembelian, perbaikan, atau renovasi rumah pertama mereka.

Share this news.

Leave a Reply