PROPERTY INSIDE – Hasil kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur pada 6-7 Mei lalu menghasilkan analisis mengenai kelaikan dua lokasi tersebut.
Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat membuka Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara di Jakarta (16/05), keunggulan Kalimantan Tengah diantaranya, pertama memiliki akses terhadap Bandara Tjilik Riwut.
Kemudian bebas bencana gempa bumi dan 97,04 persen wilayah delineasi tergolong ke dalam area yang aman dari banjir. Kemudian tidak berbatasan langsung dengan batas negara.
Baca juga: Menteri Bappenas: Tahapan Pembangunan Ibu Kota Baru Terbagi Dalam 2 Fase
”Selanjutnya ketersediaan lahan yang luas dengan 70 persen status hutan produksi konversi (bebas konsesi) dan hutan produksi dengan konsesi Hutan Alam,” jelas Bambang.
Terkait kelemahannya, Kalimantan Tengah lokasi calon Ibu Kota Negara tersebut jauh dari pelabuhan laut. Sekitar lebih kurang enam jam.
Sedangkan, kondisi geografisnya, ketersediaan sumber daya air tanahnya terbatas, hanya tersedia air sungai. Lalu di sebagian besar wilayah delineasi memiliki lapisan gambut yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan.
Baca juga: Wacana Pemindahan Ibukota (1): Beban Jakarta Sudah Terlalu Berat
”Dan struktur demografi relatif homogen dan secara historis pernah terjadi konflik sosial, peristiwa Sampit,” imbuh Menteri Bambang.
Sementara itu, keunggulan Kalimantan Timur di antaranya dekat dengan dua bandara besar di Balikpapan dan Samarinda dan dekat dengan akses Jalan Tol Balikpapan—Samarinda, juga dekat dengan Pelabuhan Semayang Balikpapan.
Kemudian memiliki infrastruktur jaringan energi dan air bersih dan memiliki struktur demografi heterogen, sebagian besar merupakan pendatang. Dan tidak berbatasan langsung dengan batas negara.
Baca juga: Wacana Pemindahan Ibukota (2): Solusi Atau Masalah Baru?
”Selain itu lokasinya delineasi dilewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di sekitar Selat Makassar. Kemudian bebas bencana alam gempa bumi dan kebakaran hutan dan memiliki ketersediaan lahan dengan status Area Penggunaan Lain (APL), hutan produksi dengan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan hutan produksi yang bebas konsesi,” jelas Menteri Bambang.
Terkait kelemahannya, Kalimantan Timur rawan banjir pada wilayah yang dekat dengan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ketersediaan sumber daya air tanah yang rendah.
Baca juga: Ciputra: Pemindahan Ibukota Tidak Akan Mengurangi Harkat Dan Martabat Jakarta
Bambang menegaskan, jika Ibu Kota Negara dibangun di Kalimantan, maka harus ada konsep urban forest, green city atau eco-city. “Dan ini akan menjadi perhatian kami,” tegas Menteri Bambang.
Ia pun menegaskan, bahwa kami sangat peduli masalah lingkungan, kami akan membuat kota itu seinklusif mungkin. Kami juga akan mengundang urban designer untuk mendesain ibu kota.
Skema Biaya
Pembiayaan pemindahan ibu kota mengandalkan empat skema. Pertama, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Istana Negara, bangunan strategis TNI/POLRI, pengadaan lahan, dan ruang terbuka hijau.
Baca juga: KPBU, Sinergi Pemerintah Dan Swasta Dalam TOD
Kemudian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk peningkatan bandara dan pelabuhan. Lalu Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur utama, selain yang telah tercakup dalam APBN, sarana pendidikan, sarana kesehatan, lembaga pemasyarakatan, sarana dan prasarana penunjang.
”Selain itu melibatkan swasta untuk pembangunan perguruan tinggi, sarana kesehatan, MICE, dan science-technopark,” jelas Menteri Bambang.
