PROPERTY INSIDE – Kementerian Keuangan tengah mengkaji usulan pembebasan angsuran pokok dan bunga kredit kepemilikan rumah (KPR) dengan maksimal Rp 500 juta. Pemerintah membuka kemungkinan untuk memberikan stimulus seperti itu untuk mendongkrak pergerakan ekonomi di sektor perumahan dan perbankan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan rencana tersebut masuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020. “Perumahan masih dikaji, seperti apa usulannya kita coba bahas,” kata Febrio dalam acara Kupas Tuntas Ekonomi dan APBN secara virtual, Jumat (25/09).
Baca juga: Subsidi Bunga KPR Untuk Stimulus Corona Belum Diminati Konsumen
Febrio menyampaikan bahwa ada beberapa usulan yang tidak harus dilaksanakan pada tahun 2020, namun bisa dilakukan pada tahun 2021, salah satunya adalah sektor perumahan. Namun demikian, pemerintah belum menentukan skema spesifik yang akan digunakan untuk bantuan KPR.
Bantuan KPR, jelasnya, sangat dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Stimulus untuk perumahan juga disebut memiliki efek pengganda. Seperti penciptaan lapangan kerja, mengingat sektor konstruksi akan membutuhkan banyak orang untuk membangun rumah,” jelasnya Febrio.
Baca juga: Hadapi Corona, Pemerintah Bantu DP & Bayar Selisih Bunga KPR Subsidi
Stimulus tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan investasi. Adapun, sebanyak 75 persen dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang masuk ke Indonesia adalah terkait bangunan.
“Kalau kita dorong pembangunan rumah, kita juga akan dorong investasi dan mempekerjakan banyak orang,” ujar Febrio.
Sebelumnya, pemerintah telah memberikan stimulus subsidi selisih bunga KPR perumahan yang telah resmi bergulir sejak 1 April 2020 lalu. Pemerintah menganggarkan hingga Rp 1,5 triliun untuk stimulus ini.
Namun sebagian pihak menilai stimulus MBR untuk membeli properti dianggap salah sasaran, karena dalam kondisi krisis masyarakat, khususnya MBR cenderung mempertahankan penghasilannya dan bertahan hidup dari pada membeli rumah.
