Rumah Subsidi, Apersi: Perlu Terobosan Pembiayaan

PROPERTY INSIDE – Masih terekam dengan jelas oleh pelaku industri rumah subsidi di 2019 lalu terkait tersendatnya pembiayaan hunian untuk masyarakat berpengehasilan rendah (MBR). Kuota pembiayaan yang terbtas dan habis sebelum waktunya membuat pengembang kalang kabut. Masyarakat pun tertunda untuk mendapatkan rumah impiannya, karena subsidi pembiayaannya tak ada

Hal ini diakui oleh Junaidi Abdillah, Ketua Umum Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) yang menjelaskan, rata-rata kesulitan atur cash flow tapi bisnis harus tetap berjalan.

Nah, beberapa hari di tahun 2020 ini, Junaidi mengaku masih ketar-ketir tentang nasib rumah subsidi. Jumlahnya yang terbatas hanya Rp 9 triliun diyakini Junaidi akan habis sebelum tengah tahun ini. Ia pun berharap pemerintah memiliki jalan keluar.

Baca juga: Cari Rumah Subsidi, Unduh SiKasep!!!

“Selama ini kita mengandalkan uang negara melalui APBN. Tapi kita lupa urusan rumah yang merupakan kebutuhan pokok adalah tanggung jawab bersama. Kita harus mencari solusi bersama, bagaimana mencari dana pembiayaan untuk rumah bagi MBR ini,” terangnya saat ditemui di kantor Apersi pecan lalu.

Junaidi menyarankan agar dalam pembiayaan rumah subsidi ini tidak banyak mengandalkan pembiayaan dari negara. Dimana penyalurannya pemerintah memberikan penugasan pada pusat pengelolaan dan pembiayaan perumahan (PPDPP).

Menurut Junaidi, peran dan penugasan PPDPP harus diperluas, bisa menghimpun dana pihak ketiga sehingga jumlahnya penyaluran subsidi akan lebih besar.  “Tentunya PPDPP yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah maka lebih aman dan apalagi pengelolaannya ini untuk rumah rakyat. Saya yakin banyak pihak akan berminat,” tegasnya.

Baca juga: Kongres 1 Himperra, Berharap Solusi Pembiayan Rumah Subsidi

Alasan Junaidi, hal itu sesuai dengan salah satu beleid  yang dikeluarkan pemerintah,  bahwa “Dana FLPP bersumber dari APBN dan/atau dana lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. “Nah, dana lainnya ini yang kita maksud bisa dari mana saja. Salah satunya, dana dari pihak ke tiga,” jelasnya.

Ditanya siapa yang bisa dan mau menginvestasikan dananya untuk pembiayaan rumah subsidi, Junaidi menegaskan bahwa perusahaan negara BUMN jumlahnya cukup banyak dan bisa bergotong royong sekian persen untuk mengurusi pembiayaan rumah subsidi.

“Syaratnya seperti tadi, yakni pemerintah lebih memperkuat PPDPP dengan memberikan kewenangan untuk menghimpun dana pihak ke tiga, serta dibutuhkan intervensi pemerintah untuk mewajibkan BUMN berinvestasi di properti atau perumahan,” papar Junaidi.

Baca juga: Antisipasi Pengembang Bodong, Konsumen Wajib Perhatikan Hal Ini

Sebagai informasi, PPDPP adalah lembaga Badan Layanan Umum (BLU) Satuan Kerja di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. PPDPP memiliki tugas utama untuk menyalurkan dan mengelola dana investasi pemerintah untuk pembiayaan perumahan bagi MBR.

Selama ini alokasi dana APBN yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disalurkan melalui PPDPP untuk pembiayaan kepemilikan rumah bagi MBR dengan pola pengelolaan dana bergulir.

Share this news.

Leave a Reply